Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa tahun ini program akan dilaksanakan di 53 titik yang telah ditetapkan.

“Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Presiden Prabowo juga meminta agar proses rekrutmen siswa harus benar-benar dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. “Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan, artinya menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari,” tegasnya.

Selain pelaksanaan di 53 titik tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat akan dilakukan secara terintegrasi untuk tiga kategori, yaitu guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Menurutnya, proses rekrutmen akan menggunakan skema rekrutmen melalui guru-guru ASN dan guru PPPK.

“Prinsipnya nanti kami akan berkoordinasi untuk pemenuhannya sebagaimana arahan dari Bapak Presiden,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia juga menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat akan bersifat fleksibel dengan sistem multi-entry, multi-exit. Sistem tersebut memungkinkan siswa masuk dan menyelesaikan studi berdasarkan kesiapan dan latar belakang pendidikan mereka.

“Kurikulumnya seperti sekolah formal, hanya saja mereka tidak harus masuk bersama. Capaian pembelajarannya ada, itu yang nanti mereka akan belajar sesuai dengan kapan mereka masuk dan juga bagaimana latar belakang pendidikan mereka sebelumnya,” lanjut Abdul Mu’ti.

Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan contoh nyata penerapan evidence-based policy. BPS pun memberikan dukungan penuh dengan penyediaan data melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan lokasi Sekolah Rakyat.

“Ini sudah kami lihat bahwa di 53 Sekolah Rakyat yang sudah diusulkan oleh Bapak Mensos, itu memang sebagian besar berada di wilayah yang selain kantong kemiskinan tetapi juga memang terdapat jumlah penduduk dengan usia sekolah tetapi masih ada banyak yang tidak bersekolah. Sehingga dengan demikian nanti Sekolah Rakyat ini bisa kemudian memberikan kesempatan kepada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan akses untuk ke sekolah,” jelas Amalia.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan data yang kuat, pemerintah berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat menjadi terobosan dalam menanggulangi kemiskinan struktural melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.