Wali Kota Benyamin Davnie: LKPD Tangsel 2024 Sudah Diaudit BPK, Bukan Data Mentah

Sorotan publik terkait Laporan Realisasi Anggaran APBD 2024 yang sempat viral usai dikritik mantan aktris cilik, Leony, akhirnya ditanggapi langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai aturan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Benyamin menjelaskan, seluruh laporan keuangan Pemkot Tangsel diunggah ke website resmi pemerintah kota sejak 2019 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Menurutnya, dokumen LKPD bukan data mentah, melainkan laporan final yang telah melalui pemeriksaan.

“LKPD itu memang diarahkan untuk di-upload di website pemerintah daerah setelah diperiksa BPK. Jadi bukan data mentah, melainkan data yang sudah diaudit. Tahun 2024 saja dokumennya setebal 520 halaman,” ujar Benyamin di rumah dinasnya, Selasa (23/9/2025).

Menjawab kritik soal anggaran konsumsi rapat sebesar Rp60 miliar, Benyamin menegaskan bahwa dana tersebut tidak hanya digunakan untuk rapat internal Pemkot, melainkan tersebar di berbagai perangkat daerah, sekolah negeri, puskesmas, hingga rumah sakit.

“Dana itu tidak ngumpul di satu dinas. Ada 6 TK Negeri, 157 SD, 24 SMP, 3 RSUD, dan 35 puskesmas. Termasuk makan minum pasien RSUD, kegiatan sosialisasi kesehatan, Musrenbang kelurahan sampai tingkat kota, hingga pembinaan guru dan Olimpiade Siswa Nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, belanja konsumsi diarahkan untuk memberdayakan UMKM lokal. “Uangnya berputar di masyarakat sendiri, jadi ada multiplier effect,” tambah Benyamin.

Selain pos konsumsi rapat, Leony juga menyoroti belanja souvenir yang disebutnya Rp20 miliar. Benyamin meluruskan bahwa anggaran sebenarnya Rp23 miliar, dan dipakai untuk mendukung pelatihan serta penghargaan, bukan hanya cinderamata.

“Misalnya pelatihan barista, maka souvenir-nya berupa alat barista. Atlet berprestasi juga dapat penghargaan. Jadi bukan hadiah biasa,” tegasnya.

Adapun anggaran perjalanan dinas sebesar Rp117 miliar, kata Benyamin, mencakup transportasi ribuan peserta pelatihan dan program pemberdayaan masyarakat.

“Kalau diprosentase, hanya 2,4 persen dari total belanja. Dan ini bukan hanya untuk wali kota atau pejabat, tapi juga transport masyarakat peserta kegiatan,” ujarnya.

Meski menuai polemik, Benyamin menegaskan bahwa Pemkot Tangsel menghargai setiap kritik, termasuk dari kalangan artis. Ia menyebut LKPD setiap tahun selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Kami berterima kasih atas kritik dan perhatian masyarakat. Ini jadi masukan penting bagi kami. Tapi sekali lagi, semua belanja daerah ada dasar aturan dan diperiksa BPK,” kata Benyamin. (fid)