Benyamin Davnie Paparkan Prioritas RAPBD Tangsel 2027: Penanganan Banjir, Rumah Tidak Layak Huni hingga Stunting

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan yang digelar di Setu, Senin (28/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Dr. H. Mustopa, M.A., didampingi Wakil Ketua DPRD Wanto Sugito, S.Sos.I., M.Sos. Rapat juga dihadiri Anggota DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Sekretaris Daerah, serta para Kepala Perangkat Daerah se-Kota Tangerang Selatan.

Benyamin Davnie Soroti Optimalisasi PAD Tangsel

Dalam jawabannya, Benyamin Davnie menegaskan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Optimalisasi PAD dilakukan melalui pembaruan basis data, digitalisasi pembayaran, serta penguatan pengawasan. Langkah tersebut tetap diarahkan agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kecil.

Benyamin juga menjelaskan bahwa dari sisi belanja daerah, alokasi untuk fungsi pendidikan dan belanja infrastruktur pelayanan publik telah memenuhi, bahkan melampaui, batas minimal yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Prioritas RAPBD Tangsel 2027

Dalam pembahasan RAPBD 2027, Pemkot Tangsel menyiapkan sejumlah program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu fokus utama adalah penanganan banjir. Pemerintah Kota Tangerang Selatan merencanakan pemeliharaan terhadap 21 polder dan 145 stasiun pompa, serta normalisasi sungai sepanjang 13,5 kilometer.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem pengendalian banjir dan menjaga kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan.

Penataan Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni

Selain penanganan banjir, RAPBD Tangsel 2027 juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas permukiman masyarakat.

Pemkot Tangsel menargetkan penataan kawasan kumuh seluas 36,92 hektare. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 500 unit rumah tidak layak huni.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal sekaligus memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat.

Pemkot Tangsel Targetkan Penurunan Stunting

Bidang kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam RAPBD 2027.

Pemkot Tangsel menargetkan prevalensi stunting dapat diturunkan dari 9 persen menjadi 7,05 persen.

Target tersebut menjadi salah satu indikator pembangunan yang diharapkan dapat dicapai melalui berbagai program dan intervensi pemerintah daerah.

APBD Tangsel 2027 Diharapkan Tepat Sasaran

Benyamin berharap berbagai masukan yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam proses pembahasan Raperda APBD 2027.

Menurutnya, proses pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan APBD Tangsel 2027 yang semakin tepat sasaran, berorientasi pada hasil, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Pembahasan APBD 2027 selanjutnya akan menjadi bagian dari tahapan penyusunan anggaran daerah sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.