WI Banten Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik

Upaya memperkuat peran perempuan di panggung politik kembali digaungkan di Banten. Sebanyak 100 perempuan dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Banten mengikuti Seminar Kebangsaan dan Sekolah Politik Perempuan yang diselenggarakan Wanita Islam (WI) Banten di Pusdiklat Kementerian Agama RI, Ciputat, pada 12–14 September 2026.

Mengusung tema “Perempuan Berdaya, Keluarga Berkualitas, Indonesia Maju”, kegiatan selama tiga hari ini menjadi ruang strategis untuk membekali perempuan dengan pemahaman politik, kebangsaan, dan demokrasi. Tidak hanya itu, forum ini juga dirancang untuk mendorong kesiapan perempuan dalam mengambil peran lebih besar dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Peserta kegiatan berasal dari berbagai wilayah di Banten, seperti Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Pandeglang, Lebak, serta sejumlah daerah lainnya. Kegiatan ini juga diikuti oleh peserta dari luar Banten, termasuk Depok.

Ketua panitia, Dr. Hj. Eneng Nurhayati, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini tidak sekadar menjadi forum diskusi, melainkan bagian dari upaya konkret mencetak dan memperkuat kapasitas perempuan agar berani terjun dan berkiprah dalam dunia politik. Menurutnya, penguatan kapasitas melalui pendidikan politik dan kebangsaan sangat penting agar perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan tampil sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan.

Ketua Wanita Islam Banten, Dr. Nurismalatri, menegaskan bahwa WI merupakan organisasi berbasis keislaman yang memiliki komitmen terhadap pembangunan masyarakat. Ia berharap Sekolah Politik Perempuan dapat menjadi strategi efektif dalam menyiapkan perempuan Banten untuk berkontribusi lebih besar dalam kehidupan politik, termasuk sebagai calon legislatif.

“Perempuan harus disiapkan untuk menjadi pemimpin,” ujarnya.

Seminar semakin memperkaya perspektif peserta dengan kehadiran Dr. KH. Jazuli Juwaini, MA, MM, sebagai keynote speaker. Jazuli, yang telah lima periode menjadi legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan kini menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, menekankan pentingnya menyiapkan kepemimpinan perempuan dalam sistem demokrasi dan tata pemerintahan.

Dalam paparannya, ia mengangkat sosok Ratu Bilqis sebagai inspirasi kepemimpinan perempuan dalam sejarah Islam. Menurutnya, kisah tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang publik memiliki legitimasi historis dalam peradaban Islam.

Sementara itu, Pendiri Konsepindo Research and Consulting, Veri Muhlis yang juga menjadi nara sumber dalam kegiatan, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik merupakan bagian penting dari upaya membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, perempuan tidak cukup hanya menjadi kelompok sasaran kebijakan, tetapi harus tampil sebagai pengambil keputusan dalam proses politik. Ia juga menekankan bahwa kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen seharusnya dipahami sebagai pintu masuk, bukan tujuan akhir.

“Kuota 30 persen adalah pintu masuk, bukan tujuan akhir,” tegasnya.

Veri juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam politik, antara lain tingginya biaya politik, praktik kekerasan dan intimidasi, representasi yang kerap bersifat administratif, serta lemahnya proses kaderisasi. Karena itu, menurutnya, pendidikan politik bagi perempuan harus diarahkan tidak hanya pada kemampuan memenangkan kontestasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas kepemimpinan, integritas, kemampuan merumuskan kebijakan, serta keberanian dalam mengambil keputusan.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, S.Ag., M.H. Ia mendorong perempuan Islam Banten yang ingin terjun ke dunia politik untuk memperkuat pemahaman terhadap sumber-sumber keislaman, termasuk mendalami kandungan dan tafsir Surat Al-Fatihah.

Menurut Isnur, pemahaman keagamaan yang kuat dapat menjadi landasan moral bagi perempuan dalam menjalankan peran politik dan kepemimpinan. Politik, katanya, tidak boleh dipisahkan dari nilai integritas, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

Anggota DPR RI, Hj. Himmatul Aliyah, juga menekankan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Ia menyebut keterwakilan perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Ia pun mendorong perempuan, khususnya yang tergabung dalam Wanita Islam Banten, untuk tidak ragu mengambil peran dalam politik.

“Perempuan harus berani masuk dan terlibat aktif dalam politik,” ujarnya.

Para narasumber sepakat bahwa pendidikan politik merupakan kunci untuk membuka ruang partisipasi perempuan yang lebih luas. Sekolah Politik Perempuan WI Banten diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi proses kaderisasi berkelanjutan yang melahirkan perempuan berpengetahuan, berintegritas, dan berani tampil sebagai pemimpin. Dari Ciputat, pesan politik perempuan Banten semakin menguat: perempuan tidak cukup hanya diperhitungkan sebagai pemilih, tetapi harus hadir sebagai pengambil keputusan dan penentu arah masa depan bangsa.