Fasilitas yang diterima anggota DPRD Kota Tangsel untuk tahun 2014 ini cukup menggiurkan. Anggaran sebesar Rp 30 miliar disiapkan untuk dihabiskan 50 anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Termasuk uang saku bagi mereka Rp 1,5 juta.

Sekretaris Dewan Kota Tangsel Syamsudin mengatakan, anggaran sekitar Rp 30 miliar itu disiapkan untuk membiayai 24 kali kunjungan kerja. Dana itu, bagian dari biaya transportasi, hotel dan uang saku para wakil rakyat.

Khusus untuk uang saku, untuk pimpinan dewan yang berangkat mendapat Rp 1,7 juta dan Rp 1,5 juta untuk anggota. Rp 30 miliar. ”Dana itu sebenarnya tidak terlalu besar, dibanding kerja yang dilakukan,” katanya.

Kunker sendiri terang Syamsudin disesuaikan dengan program kerja yang tersusun dalam alat kelengkapan dewan. Kunker sendiri dilakukan untuk mendapatkan perbandingan dan masukan serta contoh nyata dari daerah lain, terkait dengan pembuatan Perda yang akan dibuat di Kota Tangsel.

Soal kunjungan kerja, Ketua DPRD Kota Tangsel Bambang P Rachmadi mengatakan kegiatan itu merupakan dari tugas anggota DPRD. Selama ini menurutnya, kunjungan kerja telah memberikan hasil positif bagi Kota Tangsel terkait dengan pembuatan Perda yang ada di Kota Tangsel. ”Kunker itu ada aturannya. Sejauh ini saya fikir hasilnya positif,” katanya.

Sementara itu,  Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif HIdayatullah, Zaki Mubarok mengatakan, esensi kunker yang dilakukan DPRD Kota Tangsel harus lebih dimaksimalkan lagi. Menurutnya bicara kunker maka bicara hasil dari kunker tersebut. Pada tahun 2013, hasil kunker berupa Raperda yang direncanakan hanya disahkan 8 dari 12 raperda.

“Bicara esensi saya fikir harus lebih dimaksimalkan lagi. Buat apa juga pemborosan kalau tidak ada hasilnya,” katanya. (kt/jp)