Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk dapat menyosialisasikan segala kebijakan yang diambil pemerintah kepada masyarakat dengan baik dan jelas sehingga muncul kesamaan persepsi dan tidak menimbulkan bias informasi di antara kedua pihak. Presiden mengamati bahwa saat ini terdapat kecenderungan yang mengakibatkan mudahnya situasi bergejolak oleh karena penyampaian dan pengelolaan isu yang kurang dipahami oleh masyarakat.
Demikian diutarakan Presiden saat memimpin rapat terbatas terkait penyampaian program-program di bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.
“Kita harus waspada terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan untuk mudah sekali bergejolak,” ujarnya dalam sesi pengantar rapat terbatas.
Presiden mencontohkan dinamika yang baru-baru ini terjadi di Chile dengan pemicunya ialah isu mengenai kenaikan tarif layanan transportasi sebesar 4 persen. Desakan yang ada membuat pemerintah setempat melakukan perombakan secara besar-besaran di kabinetnya.
“Tetapi itu pun juga tidak meredam gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada anarkisme,” kata Presiden.
Hal-hal seperti itu, menurutnya, harus dapat dijadikan pelajaran dan pengalaman. Presiden meminta agar kebijakan dan program-program yang digulirkan pemerintah benar-benar dapat dipahami maksudnya oleh masyarakat luas.
“Misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kalau cara kita menerangkan tidak jelas, masyarakat menjadi rancu. Dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat,” ucapnya.
Padahal, berkaitan dengan isu tersebut, pemerintah selama ini justru telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis ke fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah. Informasi-informasi seperti ini yang seringkali tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
“Supaya kita semua tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Kita gratiskan lewat PBI (Penerima Bantuan Iuran),” tuturnya.
Selain itu, pemerintah sebenarnya juga sudah memberikan perhatian besar bagi bantuan jaminan sosial di bidang kesehatan tersebut. Anggaran sebesar kurang lebih Rp48,8 triliun disubsidikan oleh pemerintah untuk hal tersebut pada tahun 2020.
“Ini kita sudah subsidi dari APBN itu gede banget, tapi kalau cara kita menerangkan tidak pas, hati-hati, dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin,” tandasnya.
Hal yang sama juga berlaku untuk kebijakan-kebijakan lainnya seperti salah satunya di bidang ketenagakerjaan. Maka itu, Presiden meminta agar jajarannya membuka jalur komunikasi yang lebih luas kepada masyarakat agar dapat memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat.
“Saya minta kepada Pak Menkopolhukam untuk secara intensif melakukan deteksi dini, membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak baik kelompok buruh, media, ormas-ormas agama, LSM, NGO, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya,” ujarnya.
