Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid Sampaikan 6 Usulan Prioritas Infrastruktur pada Rakor Pekerjaan Umum Se-Banten

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyampaikan enam usulan prioritas pembangunan infrastruktur dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum di lingkungan UPT Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Banten di Aula Pendopo Gubernur Banten, Senin (25/8/25). Usulan tersebut dianggap mendesak untuk segera ditangani di Kabupaten Tangerang.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni, didampingi Ketua DPRD Provinsi Banten, serta diikuti para bupati dan wali kota se-Provinsi Banten. Agenda ini menjadi forum penting bagi kepala daerah dalam menyampaikan aspirasi, isu strategis, serta usulan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing.

“Beberapa di antaranya yakni: penurapan Tanjung Burung, Kecamatan Pakuhaji, Penurapan Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, program Underpass Bitung, penanganan Situ Gelam Pasar Kemis, penanganan longsor di Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan dan keenam, normalisasi Kali Cirarab di Desa Kadu Jaya,” jelas Bupati Maesyal pada rakor tersebut.

Dia menegaskan, usulan-usulan tersebut sangat mendesak untuk segera ditindaklanjuti karena menyangkut keselamatan warga serta penanggulangan banjir yang kerap melanda wilayah Kabupaten Tangerang.

“Banyak lokasi yang sudah kami upayakan penanganannya dengan APBD iabupaten, namun skalanya terlalu besar sehingga perlu dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Misalnya penurapan di Tanjung Burung dan Pasir Ampo, kalau tidak segera ditangani berpotensi menimbulkan kerusakan lebih luas dan membahayakan masyarakat,” tandasnya.

Terkait Situ Gelam Kecamatan Pasar Kemis, pihaknya menjelaskan bahwa kawasan tersebut setiap musim hujan selalu tergenang. Pemerintah daerah sudah menyiapkan solusi jangka pendek melalui pompa air, namun untuk solusi permanen diperlukan relokasi serta pembangunan infrastruktur besar seperti pintu air dan penurapan.

“Pompa air sudah kami sediakan, tetapi karena debit air yang sangat besar, kapasitasnya tidak mencukupi. Kami mohon agar ada intervensi program strategis dari pemerintah pusat maupun provinsi sehingga masalah Situ Gelam ini bisa diselesaikan secara menyeluruh,” imbuhnya.

Selain itu, Bupati juga menyinggung longsoran besar di Desa Karang Tengah, Pagedangan, dengan panjang sekitar 140 meter dan kedalaman hingga 40 meter. Menurut dia, kondisi seperti ini sangat berpotensi mengancam permukiman warga jika tidak segera ditangani. Pemkab Tangerang telah menyiapkan rencana alokasi anggaran di APBD 2026, namun tetap membutuhkan izin dan sinkronisasi dengan Kementerian PUPR.

Sementara itu, untuk Kali Cirarab di Desa Kadu Jaya, Bupati mengusulkan normalisasi sungai agar aliran air lebih lancar dan tidak menimbulkan banjir di kawasan padat penduduk tersebut. Setiap usulan yang disampaikan tersebut merupakan hasil kajian di lapangan dan kebutuhan riil masyarakat. Pemkab Tangerang juga telah menyiapkan sharing anggaran sepanjang sesuai regulasi dan telah mendapat izin dari Kementerian PUPR maupun BPK.

“Pada prinsipnya, kami siap bersinergi. Kalau memang wewenang pusat, kami tetap siapkan alokasi sharing di daerah agar penanganannya bisa cepat. Karena bagi masyarakat, mereka tahunya ada bupati dan gubernur, sehingga kita semua harus hadir memberikan solusi,” tegasnya

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi antar pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat. Menurutnya, infrastruktur di Banten sangat strategis karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Forum ini adalah ruang bagi para bupati dan wali kota untuk menyampaikan isu-isu strategis di daerahnya. Banten adalah provinsi yang sangat strategis, sehingga kualitas infrastruktur di wilayah ini juga memengaruhi persepsi nasional bahkan internasional. Karena itu, mari kita manfaatkan forum ini untuk mencari solusi terbaik dan bersinergi,” ujar Gubernur.

Gubernur menambahkan bahwa hasil Rakor ini selanjutnya akan menjadi bahan telaah lebih lanjut untuk ditindaklanjuti secara teknis oleh OPD terkait bersama pemerintah pusat.

“Saya berharap koordinasi yang terbangun akan menghasilkan pembangunan infrastruktur yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Banten,” pungkasnya.