Diresmikan di Tangsel, Layanan AHU di 8 MPP Jadi Simbol Kolaborasi Pusat-Daerah untuk Pelayanan Prima

Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) meresmikan Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan, Jl. Pahlawan Seribu, Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan hadirnya Layanan AHU di MPP Kota Tangsel ini, merupakan langkah yang tepat karena masyarakat tidak lagi perlu mencari-cari dimana keberadaan Layanan AHU berada. Hanya perlu mendatangi MPP dan bisa dengan mudah mendapatkan layanan.

“Masyarakat tidak perlu lagi mengakses layanan dari jauh atau bertanya-tanya ke mana harus pergi. Mereka cukup datang ke satu tempat, dilayani dengan baik, dan pulang dengan kepastian. Inilah wajah pelayanan hukum yang kita cita-citakan sederhana, pasti, cepat, dan transparan,” kata Widodo, Rabu (6/8/2025).

Widodo menjelaskan Ditjen AHU mengelola ragam layanan yang sangat kompleks. Dari pelayanan hukum badan usaha termasuk perseroan perorangan, legalisasi apostille, jaminan fidusia, kewarganegaraan dan pewarganegaraan, hingga pengelolaan harta peninggalan, semuanya menyentuh aspek-aspek penting kehidupan masyarakat.

Untuk itu, sambung dia, transformasi digital menjadi keharusan untuk memastikan layanan ini berjalan dengan efektif. Namun tidak boleh dilupakan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, pendampingan dan kehadiran langsung.

“Karena itu, kehadiran Layanan AHU di MPP adalah jawaban. Layanan pada MPP ini bukan sekadar ruang administrasi semata, tetapi jembatan antara teknologi dan kemanusiaan,” jelasnya.

Widodo mengungkapkan kehadiran Layanan AHU di MPP Kota Tangsel merupakan wujud adanya Kerjasama pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkum melalui Ditjen AHU dan Pemerintah Daerah Banten melalui Pemerintah Kota Tangsel. Tanpa adanya Kerjasama stakeholder antara pusat dan daerah layanan ini mungkin saja tidak bisa terwujud.

“Inilah bentuk sinergi yang ideal antara pusat dan daerah, antara instansi vertikal dan otoritas lokal, demi satu tujuan yakni pelayanan publik yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih jauh, Widodo mennyampaikan kehadiran Layanan AHU di MPP ini merupakan bagian program peningkatan pelayanan publik yang prima sebagaimana amanat dari Presiden Prabowo dan komitmen Kemenkum dalam mendorong birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Ke depannya kami akan membuka lagi Gerai Layanan AHU di beberapa daerah yang dianggap strategis sehingga bisa memudahkan masyarakat yang memerlukan layanan kami,” tutupnya.

Untuk diketahui, peluncuran layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) tidak hanya dilakukan di MPP Kota Tangerang Selatan, tetapi juga serentak di tujuh MPP lainnya di wilayah Jabotabek, yaitu:

• MPP Kota Tangerang

• MPP Kabupaten Tangerang

• MPP DKI Jakarta

• MPP Kota Bogor

• MPP Kabupaten Bogor

• MPP Kota Bekasi

• MPP Kabupaten Bekasi