Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU dan Pemkot Teken MoU Atasi Permasalahan Situ di Tangsel

“Beberapa situ di Tangerang Selatan masih berada di wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang merupakan kewenangan pusat. Belum ditetapkannya peraturan pemerintah tentang situ/rawa/danau menyebabkan pembagian kewenangan pengelolaan situ belum tersedia,” ujar Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dalam kunjungan kerja ke Kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Jakarta, (27/6).

Pengelolaan situ disusun berdasarkan klasifikasi tingkat kerusakannya, yaitu kondisi baik, kondisi terganggu, dan kondisi rusak. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan beberapa strategi untuk mengatasinya, antara lain dengan meningkatkan keamanan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan situ, revitalisasi dan rehabilitasi situ, dan penyediaan data dan informasi.

Ada beberapa permasalahan situ di Tangerang Selatan. Contohnya Situ Parigi yang memiliki masalah pada terhambatnya laju air ke outlet yang disebabkan oleh timbunan sampah di areal situ dan kondisi situ yang tidak terawat karena tertutupi oleh gulma. Lain halnya dengan Situ Rompong yang lahannya digunakan untuk kepentingan warga seperti pemancingan dan adanya permukiman baru di kawasan situ tersebut.

Airin mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi permasalah situ di wilayahnya. Upaya yang ditempuh antara lain dengan menempatkan petugas penjaga pintu air pada masing-masing situ dan melakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar situ sebagai upaya untuk mengenalkan perlindungan situ di Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat. Selain itu Airin juga menempuh upaya penanggulangan permasalah situ dengan bekerjasama dengan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Moh. Hasan mengapresiasi upaya Pemkot Tangerang Selatan untuk mengatasi permasalah infrastruktur sumber daya air di wilayahnya. “Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan peningkatan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota dengan melakukan penandatanganan Memorandom of Understanding (MoU),” ujar Moh. Hasan.

Moh. Hasan menambahkan jika penandatanganan MoU sudah terlaksana dan pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan maka langkah selanjutnya adalah memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat menjaga dan merawat situ yang sudah direstorasi. (ris/kt)