Kabartangsel.com, MAKASSAR — Kawasan Metropolitan Mamminasata telah direncanakan bertahun-tahun silam. Namun, sejauh ini belum menunjukkan hal yang signifikan. Malahan, sejumlah problem baru mulai bermunculan.

Hal ini terungkap dalam Diskusi Publik IKA Teknik PWK Unhas di Ruang Redaksi Harian FAJAR, Sabtu (4 Mei 2019). Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua IKA Teknik PWK Unhas, Rimba Arief S.T.,M.Eng, Nurhikmah Paddiyatu, S.T., M.T (Dosen Arsitektur Unismuh Makassar), Fitrawan Umar, S.T., M.Sc. (Departement Environmental and Disaster Mitigation, Indonesian Urban and Regional Research Center), dan Gafar Lakatupa, S.T., M.T (Department Urban and Regional Economis, Indonesian Urban and Regional Research Center).

Dari paparan materi diskusi, IKA Teknik PWK Unhas memberi beberapa saran kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan: 1) Pengembangan kota-kota baru di pinggiran Makassar berdasarkan kearifan lingkungan di sekitarnya, 2) Penyediaan kawasan permukiman terpadu di Mamminasata yang terjangkau bagi masyarakat, 3) Penanganan banjir Mamminasata secara terintegrasi, 4) Penegasan batas administrasi di lingkup kawasan Mamminasata, 5) Penelitian ulang tentang lokasi TPA Mamminasata, 6) Penanganan krisis air bersih di Mamminasata, dan 7) Pengelolaan DAS Jeneberang secara terpadu di Mamminasata.

Muttaqin Azikin, selaku pengurus Ikatan Ahli Perencana (IAP) Sulsel, yang hadir sebagai peserta diskusi mengapresiasi kegiatan diskusi IKA Teknik PWK Unhas yang mengangkat tema Mamminasata.

“Jauh sebelum Perpres 55/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata, wacana tentang aglomerasi perkotaan Makassar dan sekitarnya telah dibahas sekitar 40 tahun yang lalu. Dan sekarang terkesan dilupakan,” katanya.

Fitrawan Umar yang mewakili Indonesian Urban and Regional Research Center mengatakan bahwa Mamminasata tidak boleh mengulang kegagalan yang telah terjadi di Jabodetabek.

Sementara, menurut Wakil Ketua IKA Teknik PWK Unhas, Rimba Arief, hasil diskusi akan ditindaklanjuti agar dapat menjadi perhatian pemerintah Sulawesi Selatan dan pemda terkait. (fo)

Source