Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan kembangkan manusia yang handal dan berdaya saing. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Walikota.

Hal ini diungkapkan Kepala DPMP3AKB Tangsel Khairati dalam Forum OPD yang digelar di Resto Saung Serpong, Selasa (5/3/2019).

“Untuk infrastruktur mungkin sudah dirasakan bersama bagaimana majunya. Kota Tangsel harus menjadi kota layak huni bagi semua masyarakatnya, mulai dari anak-anak, dewasa hingga disabilitas dan lainnya,” ungkapnya.

Pihaknya pun harus melakukan perencanaan pembangunan tahun 2020 sesuai dengan tupoksinya. Kita meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Serta meningkatkan kemandirian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakatnya melalui beberapa program.

“Kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dengan berbagai kegiatan yang memberdayakan masyarakat dalam semua lini. Itu yang kita harapkan,” jelas Khairati.

Sebagai contoh untuk pemberdayaan masyarakat ada program bulan gotong royong dari segi sosial. Kita adain gotong royong serentak dan mengajak bagaimana masyarakat memberdayakannya. Mereka ikut serta dalam pembangunan, sehingga tidak hanya jadi penonton saja.

“Dalam meningkatkan pemberdayaan bisa melalui pelatihan menjahit, membatik, mandi mayat dan lainnya sesuai usulan dari masyarakat. Agar bisa dianggap mandiri,” bebernya.

DPMP3AKB juga masih meningkatkan penyuluhan ke masyarakat dimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam jejaring perlindungan anak. Bagaimana mereka bergerak serentak untuk mengadakan sosialisasi.

Sementara, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan bahwa dengan adanya Forum OPD, bisa menyusun program dan kegiatan dengan melihat struktur APBD yang ada. Forum OPD ini melalui sistem top down.

“Kita akan menyampaikan program staging 2020 nanti yang akan dijadikan bahan diskusi bersama peserta. Diharapkan DPMP3AKB lebih fokus targetnya mencapai sasaran dan tepat,” kata Airin.

Staging RPJMD dan RKPD juga disampaikan agar dilakukan di 2020, dan ini menjadi bahan acuan sehingga tidak bergerak dari sini.

“Karena DPMP3AKB ada regulasi dan ketentuan yang berlaku. Mudah-mudahan masukan bisa diterima sesuai dengan tupoksinya DPMP3AKB. Selamat bermusyawarah dan merumuskan bersama apa yang dibutuhkan bapak ibu semua,” tutup Airin. (plp)