Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Pencanangan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis (TBC) 2030 yang dipusatkan di Cimahi Techno Park, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 29 Januari 2020. Presiden secara tegas menyatakan dukungan atas dilaksanakannya kegiatan tersebut, terutama mengingat pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan.
“Saya ingin mendukung keras kegiatan ini, kegiatan bersama menuju eliminasi TBC di 2030. Karena percuma kalau masyarakat kita enggak sehat, merembetnya bisa ke mana-mana. Bisa ke pendidikan, bisa ke keberlanjutan dalam nanti bekerja, ke mana-mana,” kata Presiden dalam sambutannya.
Merujuk pada Global Tuberculosis Report WHO 2019, Indonesia merupakan negara dengan beban Tuberkulosis (TBC) tertinggi ketiga di dunia, setelah India dan Tiongkok. Pada tahun 2018, diperkirakan ada 845.000 orang jatuh sakit dan 93.000 jiwa meninggal akibat TBC.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden pun menyampaikan apresiasinya atas kerja keras semua pihak, baik pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), yayasan, hingga kader-kader yang bergerak di lapangan, dalam mengeliminasi TBC yang ditargetkan akan bisa diberantas pada tahun 2030.
“Saya sangat menghargai, baik puskesmas, baik yayasan, baik kader-kader yang bergerak di dalam pengurangan, eliminasi TBC ke tahun 2030. Dan fokusnya bukan hanya pengobatan, saya setuju ini, tapi pencegahan penyakit ini lebih diperlukan sekali. Sehingga yang namanya pengembangan perkotaan, pedesaan, membangun rumah-rumah yang sehat itu menjadi kunci,” jelasnya.
Menurut Kepala Negara, infrastruktur fisik harus turut menjamin dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Drainase yang lancar dan bersih, pengelolaan sampah, hingga penyediaan air bersih menjadi elemen yang sangat penting untuk diperhatikan.
“Tadi Pak Menteri PU ikut kita, tetapi ternyata tidak ikut masuk ke ruangan ini. Sebenarnya mau saya perintah, rumah-rumah yang masih belum sehat agar segera dikerjakan, terutama di Provinsi Jawa Barat. Tadi Pak Gubernur juga sudah meminta mengenai itu,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Presiden menegaskan bahwa menjamin kesehatan masyarakat itu bukan hanya urusan dokter, Menteri Kesehatan, atau Dinas Kesehatan semata. Lebih jauh, urusan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama berbagai pemangku kepentingan.
Presiden memandang bahwa aspek pencegahan melalui lingkungan yang baik dan kesadaran masyarakat yang tinggi merupakan aspek yang sangat penting dan perlu diutamakan. Presiden mengingatkan bahwa Puskesmas merupakan Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan pusat pengobatan masyarakat.
“Jadi puskesmas itu menyehatkan masyarakat, bukan pusat pengobatan masyarakat. Artinya, puskesmas itu memang dirancang untuk mencegah penyakit. Jangan ada puskesmas yang bangga karena income-nya banyak. Keliru itu. Pak saya bisa nyetor PAD sekian, keliru itu. Pendapat seperti itu jangan dibenarkan, ini keliru. Puskesmas itu dirancang untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” paparnya.
“Sekali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kita keluarkan waktu, tenaga, pikiran, dan anggaran ini untuk mencegah. Kita harus memercayai ini, dengan tetap siaga dan waspada sebelum masuk ke pengobatan. Tapi kalau sudah terkena, ya tadi, urusannya adalah TOSS (Temukan, Obati Sampai Sembuh),” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu tampak hadir juga Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Arifin Panigoro, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia dan Billy Mambrasar, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
