G30SPKI, Gerakan 30 September 1965: Sejarah G30S, Kronologi, Korban, dan Dampaknya bagi Indonesia

Gerakan 30 September 1965 (G30S) merupakan salah satu peristiwa paling penting sekaligus kontroversial dalam sejarah Indonesia. Peristiwa yang berlangsung pada dini hari 1 Oktober 1965 tersebut melibatkan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat di Jakarta.

Gerakan ini berakhir setelah pasukan di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih keadaan di Jakarta. Peristiwa G30S kemudian diikuti perubahan besar dalam politik Indonesia, termasuk melemahnya posisi Presiden Soekarno, pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta munculnya kekuasaan Soeharto yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru.

Menurut catatan Wikipedia, G30S juga dikenal dengan sejumlah istilah lain, termasuk Gestapu dan Gestok. Artikel tersebut menyebut keterlibatan PKI dalam G30S sebagai hal yang diperselisihkan.

Apa Itu Gerakan 30 September 1965?

Gerakan 30 September adalah gerakan yang berlangsung pada akhir September hingga awal Oktober 1965 dan berpusat di Jakarta. Sasaran utama gerakan tersebut adalah sejumlah petinggi Angkatan Darat.

Pada dini hari 1 Oktober 1965, kelompok yang dipimpin Letnan Kolonel Untung Syamsuri melakukan operasi penculikan terhadap sejumlah jenderal. Enam perwira tinggi Angkatan Darat kemudian tewas, sementara Letnan Satu Pierre Tendean juga menjadi korban setelah ditangkap karena disangka sebagai Jenderal Abdul Haris Nasution.

Nasution sendiri berhasil lolos dari upaya penculikan. Putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, tertembak dalam peristiwa tersebut dan meninggal beberapa hari kemudian.

Latar Belakang G30S

Situasi politik Indonesia menjelang 1965 berada dalam kondisi yang sangat tegang. Pemerintahan Presiden Soekarno menjalankan sistem Demokrasi Terpimpin, sementara persaingan pengaruh antara kelompok nasionalis, militer, kelompok keagamaan, dan PKI semakin kuat.

PKI pada masa itu merupakan salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia. Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat juga meningkat seiring munculnya sejumlah persoalan politik dan sosial.

Persoalan Angkatan Kelima

Salah satu persoalan yang memperbesar ketegangan adalah gagasan pembentukan Angkatan Kelima, yaitu kelompok buruh dan petani yang dipersenjatai.

Gagasan tersebut berkaitan dengan tawaran senjata dari Tiongkok dan mendapat perhatian dari PKI. Namun, pimpinan Angkatan Darat menolak gagasan tersebut karena dinilai dapat mengubah keseimbangan kekuatan di dalam negeri.

Konflik Agraria

Konflik mengenai persoalan tanah juga menjadi bagian dari ketegangan politik sebelum G30S.

Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Bagi Hasil menimbulkan konflik antara petani penggarap dan pemilik tanah di sejumlah daerah. Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKI terlibat dalam berbagai aksi terkait persoalan agraria.

Ketegangan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik antara kelompok politik dan organisasi massa yang berbeda.

Isu Kesehatan Presiden Soekarno

Menjelang 1965 juga berkembang isu mengenai kondisi kesehatan Presiden Soekarno.

Kabar mengenai kemungkinan Soekarno meninggal dunia menimbulkan spekulasi mengenai siapa yang akan mengambil alih kekuasaan jika presiden tidak lagi mampu menjalankan pemerintahan.

Persoalan tersebut ikut memperbesar ketidakpastian politik menjelang G30S.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Konfrontasi Indonesia-Malaysia juga menjadi salah satu faktor yang membentuk situasi politik saat itu.

Presiden Soekarno menjalankan kebijakan Ganyang Malaysia, sementara sebagian pimpinan militer memiliki pandangan berbeda mengenai strategi konfrontasi tersebut.

PKI menjadi salah satu pendukung utama kebijakan Ganyang Malaysia dan memandang Malaysia sebagai bagian dari kepentingan Inggris dan kekuatan Barat.

Kondisi Ekonomi Indonesia

Indonesia pada pertengahan 1960-an juga menghadapi masalah ekonomi serius. Inflasi tinggi menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat dan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat.

Situasi ekonomi tersebut turut memperbesar ketegangan sosial dan politik menjelang peristiwa 30 September 1965.

Kronologi Gerakan 30 September 1965

Penculikan Sejumlah Jenderal

Sekitar dini hari 1 Oktober 1965, pasukan yang berafiliasi dengan Gerakan 30 September bergerak menuju kediaman sejumlah jenderal.

Mereka menargetkan tujuh perwira tinggi Angkatan Darat.

Tiga jenderal, yaitu Ahmad Yani, M.T. Haryono, dan D.I. Pandjaitan, tewas di kediaman masing-masing. Sementara R. Soeprapto, S. Parman, dan Sutoyo Siswomiharjo ditangkap dalam keadaan hidup.

Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil melarikan diri. Namun, ajudannya, Pierre Tendean, ditangkap setelah dianggap sebagai Nasution.

Peristiwa di Lubang Buaya

Para korban yang ditangkap kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Jenazah para perwira yang tewas kemudian dimasukkan ke sebuah sumur. Jenazah mereka ditemukan pada 3 Oktober 1965 dan dievakuasi pada 4 Oktober.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu simbol utama tragedi G30S.

Pengambilalihan RRI

Pada pagi 1 Oktober 1965, kelompok G30S menguasai fasilitas komunikasi penting, termasuk studio Radio Republik Indonesia (RRI).

Melalui siaran radio, kelompok tersebut mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi dan menyatakan bahwa gerakan dilakukan untuk menghadapi kelompok yang disebut sebagai Dewan Jenderal.

Namun, gerakan tersebut tidak berhasil mempertahankan kendali atas Jakarta.

Soeharto Mengambil Kendali

Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, mengambil langkah untuk menguasai kembali titik-titik strategis di Jakarta.

Pada akhir 1 Oktober 1965, pasukan G30S kehilangan kendali atas sejumlah lokasi penting di ibu kota. Gerakan tersebut akhirnya gagal.

Wikipedia mencatat bahwa kegagalan G30S kemudian menjadi titik penting dalam proses naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. (Wikipedia)

Siapa Saja Korban G30S?

Tujuh korban yang kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi adalah:

1. Letnan Jenderal Ahmad Yani
2. Mayor Jenderal R. Soeprapto
3. Mayor Jenderal M.T. Haryono
4. Mayor Jenderal Siswondo Parman
5. Brigadir Jenderal D.I. Pandjaitan
6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
7. Letnan Satu Pierre Tendean

Selain ketujuh korban tersebut, Ade Irma Suryani Nasution juga meninggal setelah tertembak dalam serangan terhadap kediaman Jenderal Nasution.

Apa yang Terjadi Setelah G30S?

Kegagalan G30S di Jakarta segera diikuti perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia.

PKI dituduh sebagai pihak yang berada di balik gerakan tersebut. Tuduhan tersebut kemudian menjadi dasar bagi tindakan terhadap PKI dan para anggota maupun orang-orang yang dituduh sebagai simpatisannya.

Namun, mengenai sejauh mana keterlibatan PKI dalam G30S, terdapat perbedaan pandangan di antara berbagai penelitian sejarah. Wikipedia mencatat keterlibatan PKI sebagai hal yang diperselisihkan dan menyebut adanya sejumlah teori berbeda mengenai peristiwa tersebut.

Penangkapan dan Kekerasan 1965-1966

Setelah G30S, terjadi penangkapan, penahanan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan PKI di berbagai wilayah Indonesia.

Komnas HAM menyatakan bahwa rangkaian peristiwa 1965-1966 mencakup berbagai bentuk pelanggaran HAM berat, antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, serta penghilangan orang secara paksa.

Jumlah korban jiwa dalam rangkaian kekerasan 1965-1966 tidak memiliki satu angka yang disepakati. Berbagai sumber memberikan perkiraan berbeda, mulai dari ratusan ribu hingga lebih dari satu juta orang.

Karena itu, angka korban perlu disampaikan sebagai perkiraan dan dikaitkan dengan sumber yang digunakan.

G30S dan Naiknya Soeharto

G30S menjadi salah satu titik penting dalam perubahan kekuasaan dari era Soekarno menuju pemerintahan Soeharto.

Pada 16 Oktober 1965, Soeharto dilantik sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat. Beberapa bulan kemudian, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar pada 11 Maret 1966.

Perkembangan politik setelah Supersemar semakin memperkuat posisi Soeharto. PKI kemudian dilarang, sementara Soekarno secara bertahap kehilangan kekuasaan politiknya.

Pada 1967, Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia.

Hari Kesaktian Pancasila

Setelah Soeharto berkuasa, 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967.

Peringatan tersebut berkaitan erat dengan narasi resmi pemerintah Orde Baru mengenai G30S dan kegagalan gerakan tersebut.

Selama masa Orde Baru, film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI juga ditayangkan setiap tahun menjelang peringatan 1 Oktober. Setelah Reformasi, tradisi penayangan film tersebut di televisi nasional tidak lagi berlangsung seperti pada masa Orde Baru.

Teori dan Perdebatan Seputar G30S

Sejarah G30S masih menjadi bahan kajian dan perdebatan hingga sekarang.

Salah satu persoalan utama adalah pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menjadi dalang atau pihak yang paling bertanggung jawab atas gerakan tersebut.

Narasi resmi Orde Baru menempatkan PKI sebagai dalang utama. Namun, sejumlah peneliti dan sejarawan mengajukan interpretasi lain mengenai hubungan antara G30S, PKI, unsur militer, Soekarno, dan Soeharto.

Wikipedia mencatat adanya perbedaan pandangan tersebut, termasuk kajian Benedict Anderson dan Ruth McVey yang dikenal melalui Cornell Paper. (Wikipedia)

Karena itu, pembahasan mengenai G30S perlu membedakan antara fakta yang relatif terdokumentasi, kesaksian, interpretasi sejarah, dan teori mengenai pihak yang berada di balik gerakan.

Mengapa G30S Penting dalam Sejarah Indonesia?

Gerakan 30 September 1965 tidak hanya berkaitan dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat.

Peristiwa tersebut menjadi titik balik politik Indonesia. Setelah G30S terjadi perubahan besar dalam hubungan antara Presiden Soekarno, militer, PKI, serta kelompok-kelompok politik lainnya.

Rangkaian peristiwa 1965-1966 juga meninggalkan persoalan kemanusiaan yang dampaknya masih dibicarakan hingga saat ini. Komnas HAM memasukkan Peristiwa 1965-1966 sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diselidiki.

Dengan demikian, G30S tidak dapat dipahami hanya sebagai sebuah peristiwa yang terjadi pada malam 30 September atau dini hari 1 Oktober 1965. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari rangkaian perubahan politik, konflik sosial, kekerasan, dan peralihan kekuasaan yang kemudian membentuk sejarah Indonesia pada akhir 1960-an.

Catatan SEO: saya sengaja tidak memakai frasa “G30S/PKI” sebagai istilah utama di seluruh artikel. Untuk artikel sejarah yang lebih aman secara faktual, istilah utamanya lebih baik “Gerakan 30 September (G30S)”, sementara hubungan G30S dengan PKI dibahas sebagai bagian dari sejarah dan perdebatan mengenai keterlibatan PKI. Ini juga lebih sesuai dengan halaman Wikipedia yang saat ini menandai keterlibatan PKI sebagai “diperselisihkan”.

Sumber utama yang Anda berikan memuat struktur sejarah mulai dari latar belakang, kronologi, korban, pasca-tragedi, peringatan, hingga teori mengenai G30S.