Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas menyampaikan terkait dengan masalah kenaikan kasus positif di beberapa provinsi rencananya minggu depan bersama dengan Menteri Kesehatan akan berkunjung ke 3 (tiga) daerah tersebut.

“Provinsi yang tadi telah disampaikan Bapak Menko PMK untuk memberikan dukungan kepada provinsi dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang fasilitas kesehatan, alat kesehatan yang juga di bidang untuk pelacakan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi positif, maupun mereka yang sudah kontak erat,” ujar Kepala BNPB usai Rapat Terbatas (Ratas), Kamis (4/6).

Khusus Jawa Timur, Gugus Tugas bersama dengan Kementerian Kesehatan telah memberikan sejumlah bantuan, baik untuk alat mesin PCR yang permanen maupun yang mobile, termasuk juga bantuan dari Badan Intelijen Negara.

“Kemudian juga peningkatan sejumlah tenaga dokter dan perawat di sejumlah fasilitas rumah sakit yang dalam beberapa minggu terakhir ini terlihat cukup penuh. Sehingga kita berharap dokter dan perawat tidak terganggu waktu istirahat mereka,” imbuh Ketua Gugus Tugas.

Kalau perawat dan dokter tersita waktu istirahatnya, menurut Ketua Gugus Tugas, ini akan menimbulkan imunitas para dokter dan perawat juga berkurang dan pengalaman yang terjadi di Jakarta pada a wal mulai penetapan status kekarantinaan kesehatan.

Dampaknya, menurut Doni, adalah tenaga medis menjadi tidak begitu cukup waktu istirahatnya dan justru menurunkan imunitas para dokter dan juga perawat, sehingga banyak yang akhirnya menjadi terdampak langsung.

“Dan mereka-mereka ini adalah pahlawan kemanusiaan yang selalu harus kita bentengi dan harus selalu kita lindungi. Sehingga kami bersama dengan Kementerian Kesehatan akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan,” imbuh Doni.

Menurut Ketua Gugus Tugas, ada upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur danKota Surabaya yang telah membangun rumah sakit darurat, sehingga beban rumah sakit rujukan bisa berkurang.

Kerja sama di daerah terutama di tingkat provinsi, menurut Ketua Gugus Tugas, sehingga seluruh komponen yang ada terutama unsur kesehatan dibantu TNI-Polri dan juga Binda (Badan Intelijen Negara Daerah) mampu melakukan tracingdantracking kepada kelompok masyarakat yang diduga ODP, dan program ini akan menjadi prioritas kami ke depan.

“Ujung tombaknya adalah Kepala Dinas Kesehatan tingkat provinsi karena kita harapkan lewat manajemen yang terintegrasi, Kepala Dinas Kesehatan bisa lebih banyak mengetahui warga yang terdampak, kemudian dimana lokasi mereka berada, kemudian apa langkah-langkah untuk melakukan isolasi terutama isolasi mandiri ” kata Doni.

Ketika isolasi mandiri dilakukan, menurut Doni, maka jangan lagi ada di antara orang yang sudah terkonfirmasi positif ini masih keluar dari tempat atau rumah atau kawasan isolasi mandiri yang disiapkan secara personal.

Soal penyederhanaan merek mesin PCR, menurut Ketua Gugus Tugas, selama ini memang sebagian masih menggunakan mesin lama,secara bertahap akanada peremajaan dan diharapkan mesin-mesin yang akan disiapkan ini memiliki kualitas yang lebih baik, bisa lebih cepat,dan lebih banyak dalam melakukan pemeriksaan.

“Karena beberapa di antara mesin ini memiliki waktu yang cukup lama, bahkan beberapa daerah harus menunggu dan mengantre lebih dari 2-3 hari,” ungkap Ketua Gugus Tugas. (rls/fid)