Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap netralitas Polda Banten menjelang Pilkada 2024. Selain itu, HMI juga meminta pencopotan Kapolda Banten jika terbukti gagal menjaga marwah institusi kepolisian. Aksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta. Selasa, (19/11/24).

Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman, dalam orasinya menyatakan bahwa netralitas Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 merupakan amanat undang-undang yang wajib dipatuhi. Namun, dugaan keterlibatan oknum Polda Banten dalam politik praktis mencederai demokrasi dan kepercayaan publik.

“Kami mengecam keras segala bentuk pelanggaran netralitas Polri, apalagi di tengah pesta demokrasi yang seharusnya menjadi simbol kebebasan rakyat. Jika tidak ada langkah tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan hancur,” tegas Eman.

Selain itu, HMI Cabang Serang juga menyoroti kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian, seperti pengeroyokan oleh oknum Polairud Polda Banten hingga menelan korban jiwa, serta kematian tahanan di dalam sel.

“Penegak hukum seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menjadi ancaman. Jika oknum-oknum ini tidak ditindak tegas, maka keadilan hanya akan menjadi ilusi,” ujar Eman.

Dalam aksinya, HMI Cabang Serang menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Evaluasi menyeluruh terhadap netralitas Polda Banten dalam Pilkada 2024.
2. Tindak tegas aparat yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil.
3. Copot Kapolda Banten yang gagal menjaga netralitas dan integritas institusi.

Eman menegaskan bahwa HMI Cabang Serang akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dari pihak berwenang.

“Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan kembali dengan suara yang lebih lantang dan massa yang lebih besar. Jangan biarkan demokrasi dan keadilan terkubur oleh kesewenang-wenangan!” pungkasnya.

Aksi ini menjadi bentuk konsistensi HMI Cabang Serang dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi yang bersih di Indonesia.