Jepang akan memberikan dukungan sepenuhnya pada prioritas program pembangunan Presiden Joko Widodo dalam masa pemerintahan periode kedua.
Hal ini disampaikan PM Jepang Shinzo Abe dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela KTT ke-35 ASEAN yang dihelat di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, pada Senin, 4 November 2019.
Di awal pertemuan, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa dalam 5 tahun ke depan, Indonesia memiliki beberapa prioritas utama pembangunan yaitu pembangunan sumber daya manusia, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi kelembagaan.
“Dalam pertemuan ini, saya ingin fokus pada dua isu yaitu kerja sama infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” kata Presiden Jokowi.
PM Abe menyambut baik prioritas utama pembangunan tersebut.
“Jepang tentunya ingin bekerjasama di bidang yang merupakan prioritas utama, terutama pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia,” ucap PM Abe.
Saat ini, ucap Presiden, kita sudah memiliki banyak kerja sama di bidang infrastruktur, di antaranya proyek MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, dan Pelabuhan Patimban.
“Ke depan, saya juga ingin mendorong peningkatan penggunaan konten lokal dan juga alih teknologi dalam kerja sama infrastruktur kita,” tutur Presiden.
Selain itu, pembangunan infrastruktur harus dapat menghubungkan sentra ekonomi di daerah pinggiran. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong kerja sama realisasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Natuna, termasuk di beberapa pulau terluar lainnya.
Mengenai kerjasama pembangunan sumber daya manusia, Presiden Jokowi mengundang Jepang untuk meningkatkan kerjasama di bidang vokasi dan internship.
“Saya mengundang Jepang untuk meningkatkan kerjasama vokasi dan internship termasuk melalui program kewirausahaan berbasis teknologi, ekonomi kreatif, dan digital,” kata Presiden Jokowi.
Hal lain yang dibahas kedua pemimpin adalah mengenai integrasi ekonomi. Kedua pemimpin juga memiliki harapan sama agar RCEP dapat ditandatangani tahun 2020.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Staf Khusus Presiden Fadjroel Rahman, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.
