Twitter, tampaknya, tak mau disalahkan sebagai penyebab gagalnya Pemilu AS 2020. Pada Selasa (4/2), raksasa media sosial tersebut mengumumkan kebijakan baru. Mereka bakal memberikan label atau memusnahkan konten yang dirasa tak benar dan menyesatkan.

Wakil Presiden Keamanan dan Kepercayaan Twitter Del Harvey menyatakan, kebijakan itu diberlakukan untuk menekan peredaran konten yang bisa menipu atau menghasut masyarakat.

’’Ini bukan hanya tentang video deepfake. Ini adalah upaya kami untuk menanggulangi permasalahan media yang diubah atau bahkan dibuat-buat,’’ ujarnya menurut Agence France-Presse.

Dia menjelaskan, video yang dirasa menyesatkan pendapat umum akan diberi label peringatan. Label itu mencegah sistem untuk merekomendasikan konten tersebut kepada pengguna lain. Label itu juga berfungsi mengingatkan pengguna bahwa video tersebut tak bisa dipercaya.

’’Jika memang konten itu sangat berbahaya, kami bakal memusnahkannya,’’ tegas Harvey.

Salah satu video manipulatif yang beredar di Twitter adalah rekaman pembicaraan Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi. Video Pelosi sengaja diperlambat agar politikus perempuan itu terlihat bicara dengan lamban. Banyak yang akhirnya mengolok Pelosi sebagai pemabuk setelah melihat video tersebut.

Twitter akan mencoba memberlakukan kebijakan tersebut pada 5 Maret. Mereka meminta pengguna bisa memberikan komentar dan tanggapan atas kebijakan baru.

’’Pasti ada beberapa tantangan dan gangguan selama penerapan. Kami harap semua bisa bersabar karena kami ingin melakukan ini dengan benar,’’ tutur Kepala Integritas Situs Yoel Roth. (JPC)