Kementerian UMKM dan APSKI Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Perguruan Tinggi

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat lahirnya wirausaha baru yang inovatif, produktif, berdaya saing, serta mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan perguruan tinggi memiliki potensi besar dalam melahirkan pelaku usaha baru melalui sumber daya manusia yang unggul, kreativitas, serta kemampuan menghasilkan solusi atas berbagai tantangan di masyarakat. Potensi tersebut perlu diarahkan menjadi usaha yang produktif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing.

“Kita tidak mengharapkan seluruh lulusan menjadi pengusaha. Namun, setiap lulusan perlu memiliki pola pikir kewirausahaan, yakni peka melihat persoalan, kreatif menemukan solusi, berani mengambil keputusan secara terukur, mampu berkolaborasi, dan tangguh menghadapi perubahan,” kata Riza saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Perkumpulan Program Studi Kewirausahaan Indonesia (APSKI) di Bali, Kamis (23/7).

Riza menegaskan pengembangan kewirausahaan nasional tidak lagi dapat dilakukan melalui program-program yang berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, Kementerian UMKM terus mendorong terbangunnya ekosistem kewirausahaan nasional yang mengintegrasikan pendidikan, pendampingan, inkubasi, akses pembiayaan, legalitas usaha, digitalisasi, pemanfaatan teknologi, pemasaran, hingga kemitraan usaha.

“Pendidikan, pendampingan, inkubasi, legalitas, pembiayaan, digitalisasi, teknologi, pemasaran, hingga kemitraan usaha harus terhubung dalam satu perjalanan pengembangan usaha yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Riza, pendekatan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang menjadi pedoman bersama bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta dunia usaha dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan Indonesia.

Untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut sekaligus mendukung target 10 juta penduduk berusaha dan bekerja, Kementerian UMKM mengembangkan program PRO-KESRA Produktif sebagai instrumen pemberdayaan terpadu lintas kementerian dan lembaga.

Melalui program tersebut, mahasiswa maupun alumni tidak hanya memperoleh pelatihan dasar, tetapi juga layanan lanjutan yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan usahanya, mulai dari pendampingan, inkubasi, sertifikasi dan legalitas, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perluasan kemitraan pasar.

“Seluruh layanan tersebut diintegrasikan secara digital melalui platform SAPA UMKM sebagai pintu masuk tunggal layanan dan data. Dengan demikian, pembinaan kewirausahaan di perguruan tinggi dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan,” kata Riza.

Sebagai tindak lanjut Rakernas III APSKI, Kementerian UMKM bersama APSKI menyepakati enam agenda kolaborasi strategis, yakni mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026, memperluas pemanfaatan PRO-KESRA Produktif, memperkuat kurikulum kewirausahaan yang lebih aplikatif, mengintegrasikan ekosistem digital SAPA UMKM, menyelenggarakan kuliah umum kewirausahaan secara nasional, serta mengintegrasikan pengembangan kewirausahaan ke dalam indikator kinerja perguruan tinggi.

Kesepakatan tersebut akan diwujudkan melalui penyusunan peta jalan kolaborasi, pengembangan model pembelajaran kewirausahaan berbasis praktik, serta pembentukan jejaring inkubator bisnis perguruan tinggi di tingkat nasional guna memperkuat ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.

Rakernas III APSKI mengusung tema “Transformasi Pendidikan Kewirausahaan melalui Kecerdasan Artifisial: Memajukan Pedagogi, Inovasi, dan Kolaborasi Global”. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Badri Munir Sukoco, Ketua Dewan Pengawas APSKI Wawan Dhewanto, serta Ketua Umum APSKI Sonny Rustiadi.