Ketimbang Subsidi BBM, Realokasi APBN Menjadi Bansos Dinilai Lebih Tepat Sasaran

Sejak 3 September 2022 lalu pemerintah memutuskan untuk membatasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan subsidi yang nilainya fantastis itu tidak tepat sasaran. Akibat pembatasan itu, harga BBM jenis pertalite dan solar naik signifikan.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan langkah penyesuaian harga BBM merupakan pilihan sulit yang berat diambil pemerintah. Sebab menurutnya, kondisi ekonomi global saat ini tidak dapat diprediksi oleh siapapun terutama akibat perang Rusia dan Ukraina.

“Kalau dulu tidak ada perang Rusia Ukraina, mungkin tidak akan ada kenaikan harga (BBM). Kita harus tahu juga kondisi pemerintah seperti itu. Pemerintah juga tidak ingin menaikkan harga BBM, cuma darimana lagi uang itu diambil. Tidak ada yang bisa memprediksi kondisi ekonomi hari ini,” kata Arya Sinulingga diskusi virtual Forum Monitor yang bertema “Kenaikan Harga BBM dan Realokasi APBN Tepat Sasaran untuk Rakyat” pada Kamis, (29/9).

Terlebih lanjut Arya, meski subsidi BBM dibatasi, pemerintah justru merealokasi APBN ke berbagai bantuan sosial. Oleh sebab itu seharusnya keputusan itu diapresiasi oleh masyarakat, jangan malah melayangkan kritik pedas terhadap pemerintah.

“Kita harus pahami, anggaran tersebut darimana lagi, dari utang? Coba cari, tidak ada negara lain yang memberikan subsidi itu sebesar Rp500 Triliun, Malaysia cuma Rp100 Triliun, negara mana yang siap memberikan,” katanya ketika menjawab berbagai pertanyaan dan kritik peserta diskusi Forum Monitor.

Sementara itu, Anggota Komite II DPR RI Angelius Wake Kako dalam kesempatan itu juga mengingatkan, masyarakat Indonesia tidak bisa selamanya mengandalkan energi fosil seperti minyak dan gas. Sebab, cadangan migas terus menipis.

“Akhirnya saya juga berpikir, ternyata kita adalah sudah bukan masa depan lagi untuk Indonesia sudah selesai sebenarnya, kita sudah tidak punya waktu lama lagi kecuali ada temuan-temuan cadangan-cadangan yang baru,” ujar Angelo, sapaan karib Angelius.

Ia menambahkan, situasi global saat ini juga telah mengarahkan seluruh masyarakat dunia agar mengedepankan pola hidup green energy. Maka dari itu, pemerintah seharusnya mengampanyekan bahan bakar ramah lingkungan dan tidak terlalu membanggakan minyak dan gas.

“Ini yang menjadi di satu sisi kesempatan untuk Indonesia untuk sudah harus mulai berpikir untuk tinggalkan ini segera tinggalkan energi fosil ini segera karena banyak sudah bukan masa depan,” katanya. (red)