SERANG, – Komisi II DPRD Provinsi Banten melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten bretempat di Ruang Rapat Komisi II pada Senin, (02/08/21).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten H. Muhsini didampingi oleh Wakil Ketua Komisi Yoyon Sujana serta hadir pula Anggota Komisi II diantaranya H. Ade Awaludin, H. Oong Syahroni, Hadi Mawardi dan Maretta Dian Arthanti.

Dalam rapat koordinasi ini membahas terkait realisasi program kegiatan yang dijalankan oleh Disperindag Provinsi Banten serta Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Dalam sambutannya, H. Muhsinin selaku Ketua Komisi II DPRD Banten menyampaikan, bahwa dilaksanakannya rapat tersebut agar Komisi II selaku mitra Disperindag bisa mengetahui secara jelas terkait serapan anggaran yang ada Disperindag tahun 2021, serta untuk mengetahui sudah sejauh mana realisasi program kegitan yang telah dilaksanakan pada tahun ini.

“Dalam rapat ini kami Komisi II ingin mengetahui serapan anggaran Disperindag di tahun 2021 dan realisasi program kegiatannya sudah sejauh mana, sehingga agar kedepannya kita bisa bersama-sama berdiskusi jikalau ada hal-hal yang belum maksimal agar dibenahi guna kesejahteraan masyarakat Banten tentunya,” jelasnya.

Sementara itu H. Yoyon Sujana meminta agar Disperindag terus bersinergi dengan Komisi II serta terus membangun kerjasama dan komunikasi yang baik.

“Kami ingin mengingatkan bahwasanya Disperindag selaku mitra Komisi II harus terus bersinergi dengan kami, kita bangun komunikasi dan kerjasama yang baik,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten H. Babar Suharso memaparkan, terkait serapan anggaran di tahun 2021 dan program kegiatan di tahun 2021 yang sudah dijalankan dan dilampirkan pula rincian dalam dokumen yang diserahkan kepada Komisi II DPRD Provinsi Banten.

“Terkait rincian serapan anggaran kami lampirkan dalam dokumen yang akan kami serahkan kepada bapak dan ibu Komisi II,” pungkasnya. (red/rls)