Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai tak punya konsep untuk mengatasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikatornya, angka penurunan kemiskinan yang tidak signifikan setiap tahunnya.

“Jumlah penurunan kemiskinan di Tangsel tidak signifikan dengan jumlah APBD setiap tahunya yang sangat besar bagi Tangsel,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel, Li Claudia Chandra.

Alin -sapaan Li Claudia Chandra- mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 ada sebanyak 28.730 jiwa atau sebanyak 1,76 persen. Kemudian pada 2018 terjadi penurunan sampai 1,68 persen atau sebanyak 28.212 jiwa.

“Jika melihat angka itu berarti hanya berkurang sebanyak 518 jiwa. Angka ini jelas tidak signifikan mengingat saat itu total APBD kita sebanyak Rp3,4 triliun,” tandasnya.

Maka itu, Alin medesak agar Pemkot Tangsel harus serius dan sungguh-sungguh menekan angka kemiskinan dan ketimpangan. Apalagi dengan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang direncanakan Rp3,9 miliar, kata Alin, Pemkot seharusnya memiliki konsep yang jelas dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Tangsel.

Konsep yang dimaksud Alin ialah, dimana pemerintah harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan.

“Kami menilai bahwa pemerintah Tangsel belum memiliki konsep dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam pengentasan kemiskinan, menekan ketimpangan, dan pemberdayaan masyarakat,” ujar perempuan yang kini menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Tangsel.

Peningkatan kesejahteraan sosial itu juga, menurut Alin harus sejalan pula dengan penguatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Dimana pemerintah harus memiliki konsep jelas dalam penguatan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha kecil menengah dan industri kecil.

“Perkembangan teknologi saat ini tentunya harus menjadi alat bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah, agar terhindar berbagai macam gangguan ekonomi. Dan juga pemerintah harus memiliki strategi jelas menghadapi gangguan itu guna memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Alin juga menyinggung soal transparansi pemerintah dalam penyusunan anggaran. Menurutnya semuanya harus tersampaikan secara transparan kepada masyarakat.

“Kami dari Fraksi Gerindra akan mengawal ketat penyusunan anggaran untuk dijalankan di 2020 nanti. Karena bagi kami peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat adalah segalanya,” pungkasnya. (plp)