Politik

Panwaskada Telah Petakan Potensi Kecurangan Pilkada Tangsel

lima indikator potensi kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Tangsel antara lain menyangkut, politik uang (money politic), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas lembaga penyelenggara pemilu, partisipasi pemilih, serta adanya tekanan dan intimidasi.

Minggu, 22 November 2015 / 11:04 WIB

kabartangsel.com

PPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaskada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku telah memetakan terhadap potensi kecurangan yang dilakukan tiga pasangan calon beserta massa pendukungnya. Kajian semakin dipertajam jelang penyoblosan di 2.245 titik lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Muhamad Acep mengatakan, program kerja ini semakin intens dilakukan memasuki pekan ketiga November ini. Komisioner telah mengidentifikasi indikator aksi curang yang potensial terjadi pada semua bilik-bilik TPS di tujuh‎ wilayah kecamatan.

“Ada lima indikator yang terus kita amati dari potensi rawan kecurangan di TPS,” katanya kepada awak media yang bertemu di kawasan Kecamatan Serpong.

Acep memaparkan, kelima indikator potensi kecurangan antara lain menyangkut, politik uang (money politic), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas lembaga penyelenggara pemilu, partisipasi pemilih, serta adanya tekanan dan intimidasi.

Acep paling kanan, bersama komisioner Panwaslu Kota Tangsel saat jumpa pers di kantornya.

Ia menyatakan, tentu saja pihaknya sudah punya formulasi khusus. Panwaskada Kota Tangsel telah menyimpulan semua karakteristik dari lima indikator‎ yang beberapa waktu terakhir ini terus diamati.

“Kita enggak boleh lengah terhadap secuil apapun dari pergerakan yang ada di masing-masing TPS,” papar Acep.

Menurutnya, komisioner di lembaga‎ Panwaskada Kota Tangsel telah coba belajar belajar menganalisa. Acuan rujukannya tentu dari serangkaian kasus sengketa yang terjadi pada masa pemilihan pasangan calon walikota dan wakil walikota perdana pascaotonomi daerah.

Pas era transisi lalu, Acep bilang, telah terbukti banyak terjadi tindak pelanggaran pemilu. Kecurangan itu dilakukan secara terstruktur dan masif. Akibat dari kekisruhan yang berkembang sampai mesti berujung ke meja persidangan Mahkamah Konstitusi.

“Kita harus hindari, pilkada sekarang jangan kayak yang lalu,” bilangnya.‎ Acep tambahkan, ia ingin Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang berlangsung damai dan bermartabat bukan cuma slogan.(yw/fid/kts)