Pemerintahan
Pemkot Tangsel Segel Sumur Air Bawah Tanah Tak Berizin
Sumur air bawah tanah ada di 10 perusahaan swasta di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disegel Satpol PP. Dalam eksekusi itu ada juga perusahaan yang membangkang dengan menyembunyikan lokasi sumur air tanah yang masih aktif.
Seperti yang terjadi di sebuah perusahaan pembuat batako dan konblok di Kampung Buaran RT.03/05, Kecamatan Serpong. Pekerja disana mencoba kecoh Satpol PP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), saat diminta untuk menunjukkan pompa sumur air bawah tanah yang masih aktif.
Pihak perusahaan tersebut menunjukkan letak sumur pompa yang sudah tak aktif. Kemudian petugas Satpol PP menemukan titik sumur yang aktif.
”Kamu bohongin saya? Potong tabungnya, ambil mesinnya,” perintah salah seorang petugas Satpol PP yang menemukan sendiri pompa penyedot air bawah tanah yang tersembunyi di belakang bangunan pabrik tersebut.
Dengan menggunakan gergaji besi, petugas membongkar paksa mesin pompa tersebut yang menguras air bawah tanah secara ilegal. ”Jangan pak, nanti produksi kami terhenti. Ini sumber air untuk membuat konblok kami,” pinta Cahyo, salah seorang mekanik.
Petugas Disperindag dan Satpol PP pun bergeming, mereka tetap memotong mesin pompa tersebut. Alhasil, proses produksi pun terhenti. Kejadian ini pun terlihat di pangkalan bis Blue Bird di Taman Tekno Blok C no.10, Serpong. Petugas memasang stiker penyegelan dan membawa tabung pompa.
Beberapa pegawai pangkalan yang tadinya tengah asik membersihkan beberapa bis langsung berhenti, mendapati air tak mengucur deras lagi dari selangnya.
Penanggung jawab pangkalan bis Blue Bird, Mustain, mengatakan sebenarnya atasan mereka sudah mengurus izin penggunaan air bawah tanah.
”Saat itu masih Kabupaten Tangerang, belum jadi Tangsel,” katanya. Meski demikian, tetap saja penggunaan air bawah tanah yang untuk 55 unit bis blue bird tersebut tak mendapat izin dari Pemda Tangsel.
Kabid Perindustrian Kota Tangsel, Ferry Fayacun mengatakan aksi penyegelan ini bukanlah tanpa alasan.
”Sebelumnya masing-masing perusahaan sudah kami berikan surat peringatan hingga tiga kali. Tapi tak kunjung direspon, makanya langsung kami eksekusi,” tegas Ferry, disela-sela penyegelan, Senin (23/9).
Setidaknya dalam satu hari, ada 10 perusahaan swasta yang disegel mesin pompa airnya. Sebab, mereka menggunakan air bawah tanah tanpa izin dan membayar pajak ke Pemda Tangsel. Hal tersebut jelas sangat merugikan, yakni melanggar Undang Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008, serta Perda No. 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
Dalam aturannya, bagi pihak yang mengkomersilkan penggunaan air bawah tanah, wajib memiliki izin dan membayar pajak. Nantinya besaran biaya tergantung dari penggunaan air, yakni tercantum dalam meteran yang ditempel di mesin pompa penyedot air.
”Jika masih nekad melanggar, sanksi pidana kurungan minimal 3 bulan, akan menimpa siapapun yang melanggar,” pungkas Ferry. (SN/kt)
- Bisnis4 hari ago
Indonesia Resmi Bergabung dengan BRICS: Peluang dan Tantangan Bagi Dunia Usaha
- Pemerintahan6 hari ago
Diskominfo Tangsel Sediakan Layanan Pengaduan Masyarakat untuk Gangguan Wifi Publik Gratis
- Bisnis4 hari ago
Sambut Tahun Baru 2025, Hyundai Luncurkan New CRETA N Line Turbo dan New CRETA di Indonesia
- Banten7 hari ago
Terima Audiensi FPNPNK, DPRD Banten Turut Serta Perjuangkan Hak PPPK
- Banten4 hari ago
Pilar Saga Ichsan Hadiri Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten
- Kota Tangerang7 hari ago
Revitalisasi Pasar Anyar Kota Tangerang Capai 95 Persen
- Hukum4 hari ago
Tour of Kemala 2025 Digelar, Hadirkan Race Bersepeda Hingga UMKM
- Nasional4 hari ago
Menkes Pastikan Kubu Raya Siap Laksanakan Cek Kesehatan Gratis dan Bangun RS di Daerah 3T