Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan berdialog bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut dihelat di Rumah Makan De Bandar Resto, Kota Balikpapan, Selasa, 17 Desember 2019.
“Yang pertama, saya ingin mengetuk pintu permisi, kalau di Jawa ini kulo nuwun, kepada seluruh tokoh yang hadir di sini atas keputusan yang telah kita ambil untuk memindahkan ibu kota kita, ibu kota negara ke Kalimantan Timur, lebih khusus lagi di Penajam Paser Utara dan juga Kutai Kartanegara,” kata Presiden.
Di hadapan para tokoh, Presiden menjelaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota sudah melalui studi yang cukup lama. Bahkan, wacana terkait pemindahan ibu kota negara telah ada sejak zaman Presiden Soekarno, dan terus ada di setiap masa kepemimpinan presiden berikutnya.
“Kemudian Presiden berikut juga ingin memindahkan dari Jakarta, tetapi tetap masih di Jawa. Terakhir, Presiden sebelum saya juga ingin memindahkan ibu kota. Artinya memang ini sudah sebuah perjalanan panjang, keinginan kita untuk memindahkan ibu kota,” ungkapnya.
Kepala Negara lalu menjelaskan berbagai faktor yang mendorong inisiatif memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Misalnya faktor penduduk Indonesia yang sudah mencapai 267 juta jiwa, di mana 56 persennya atau sekitar 149 juta jiwa hidup di Jawa.
“PDB ekonomi itu 58 persen ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Semua orang kalau urusan ekonomi berbondong-bondongnya pasti semuanya ke Jawa, lebih khusus lagi ke Jakarta. Sehingga Jakarta semakin hari tidak semakin longgar tetapi semakin padat karena memang penduduknya datang dari seluruh penjuru Tanah Air,” paparnya.
Menurut Presiden, lahan ibu kota baru nanti akan mencakup kurang lebih 193 ribu hektare. Meski demikian, Gubernur Kalimantan Timur sendiri telah menyiapkan lahan sekitar 410 ribu hektare untuk kepentingan jangka panjang.
“Itu memang konsesi-konsesi HTI (hutan tanaman industri) yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kita minta kembali karena itu adalah hak milik negara,” jelasnya.
Presiden berharap pemindahan ibu kota ini tidak sekadar memindahkan fisik kantor atau gedung pemerintahan dari Jakarta. Menurutnya, dengan pindahnya ibu kota, diharapkan ada sebuah transformasi budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir bangsa.
“Sehingga semuanya nanti dengan kepindahan ini, saya sudah sampaikan kepada Menteri, agar kita install sistemnya. Sehingga waktu masuk birokrasi kita, sistem itulah yang nanti akan memberikan panduan sehingga bekerja kita lebih cepat dalam merespon setiap perubahan-perubahan,” ucapnya.
Di pengujung pengantarnya, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tokoh di Kalimantan Timur yang mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota negara.
“Sekali lagi kami sangat menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tokoh di Kalimantan Timur yang, saya mendapatkan informasi dari Pak Gubernur, dukungan penuh terhadap kepindahan ibu kota ini,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden saat bertemu dengan tokoh masyarakat Kaltim yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
