Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah aparat internal pemerintah sehingga harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui Video Conference, dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (15/6).

Pada kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas.

”Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan, tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi ada mens rea maka silakan Bapak/Ibu, digigit dengan keras,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, tugas para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik, dan pegawai negeri sipil adalah menegakkan hukum.

”Tetapi juga saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah, jangan menggigit yang tidak ada mens rea, juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Presiden.

Ia menambahkan bahwa uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus dijaga.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa kerja sama, sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus terus dilakukan.

Demikian juga, lanjut Presiden, sinergi antaraparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus terus kita lanjutkan.

Dengan sinergi dan sekaligus check and balances antarlembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, Presiden yakin semua bisa bekerja lebih baik menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat serta bangkit melangkah maju mengawal agenda-agenda besar penting untuk bangsa menuju ke sebuah Indonesia maju.

”Terakhir, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 saya nyatakan dibuka,” pungkas Presiden. (rls/fid)