Presiden Jokowi Buka Rakornas Penyelenggara Pemilu Tahun 2023

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu Tahun 2023, Rabu (08/11/2023), di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilihan umum (pemilu) atas kerja kerasnya dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara pemilu yang terus bekerja keras untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu 2024, baik dari DKPP [Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu], dari Bawaslu [Badan Pengawas Pemilihan Umum], dan dari KPU [Komisi Pemilihan Umum],” ujar Presiden.

Presiden menyatakan, Pemilu Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah diselenggarakan di tanah air, melibatkan sekitar 840 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Presiden menekankan, tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu kali ini juga besar, mulai dari akuntabilitas, integritas, hingga mekanisme distribusi dan pengamanan.

“Dan juga, bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian, sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita,  serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan kepada semua penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail serta melakukan pengawasan dan pengecekan langsung ke lapangan.

“Kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP. Lakukan inovasi, dengarkan masukan-masukan dari rakyat, sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif, tetap aman, dan damai,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.