Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar program perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan pemerintah lebih terfokus dan terarah. Presiden melihat bahwa program-program yang saat ini banyak dijalankan masih tersebar di sejumlah kementerian, BUMN, maupun lembaga sehingga kurang optimal.
“Misalnya di BUMN, dari PNM itu ada program Mekaar, di Kementerian Keuangan ada program UMi, kemudian di setiap kementerian juga ada program pemberdayaan UMKM. Tersebar di mana-mana, tidak fokus, tidak terkoordinasi, dan tidak terkonsolidasi sehingga hasilnya kurang nendang,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas membahas pemberdayaan UMKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 1 November 2019.
Kepala Negara juga sering melihat bahwa pola program yang dijalankan oleh suatu kementerian, lembaga, atau BUMN kemudian ditiru dan diulang lagi oleh yang lainnya dengan nama program yang berbeda namun dengan substansi yang nyaris serupa. Akibatnya, target dan pertumbuhan yang dituju oleh program-program tersebut menjadi tidak berkembang.
“Saya juga masih melihat program pemberdayaan UMKM ini masih rutinitas, masih monoton, dan sering tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh UMKM,” ucap Presiden.
Oleh karenanya, Presiden ingin agar program-program tersebut dapat lebih dijalankan secara terfokus dan terkonsolidasi antarkementerian, lembaga, maupun BUMN sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, Kepala Negara juga ingin agar kredit perbankan yang diberikan kepada UMKM untuk dapat ditingkatkan lagi jumlah dan cakupannya.
“Saya sudah minta nanti tahun depan ini bisa ditingkatkan lagi dua kali lipat. Tetapi juga kita harus tembakkan program ini kepada usaha-usaha produksi, bukan pada yang masih banyak sekali saya lihat di usaha-usaha perdagangan,” tuturnya.
Lebih jauh, Presiden Joko Widodo juga berharap agar para pelaku UMKM dapat segera naik kelas ke tingkatan yang lebih tinggi. Terkait hal ini, dirinya menginstruksikan agar dalam setiap masuknya investasi para pelaku UMKM tersebut diberikan ruang untuk berpartisipasi dan memperoleh keuntungan.
“Saya juga sampaikan ke Kepala BKPM agar setiap adanya investasi itu menggandeng pengusaha lokal. Usaha kecil dan usaha mikro dikawinkan sehingga pengusaha-pengusaha lokal mendapatkan manfaat dari adanya investasi yang ada di sebuah daerah,” ujarnya.
