DPRD Banten menggelar Rapat Paripurna dengan 2 agenda yakni; Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023; dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Mengenai Raperda Usul Gubernur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2024 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Kamis (06/6/24).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten H. Barhum HS,S.IP., dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten sebanyak .. orang serta turut hadir pula Pj Gubernur Banten Al Muktabar, unsur forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Terkait agenda pertama Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, juru bicara Badan Anggaran DPRD menyampaikan bahwa Badan Anggaran menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban APBD TA 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Badan Anggaran menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Kemudian berlanjut agenda kedua yang merupakan penyerahan pemandangan umum fraksi yang berisikan saran, masukan, pernyataan dan pertanyaan terkait Nota Pengantar Gubernur Mengenai Raperda Usul Gubernur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2024.

Menutup rapat paripurna tersebut, H. Barhum HS mengatakan setelah penyerahan pemandangan umum fraksi diharapkan dapat menjadi pertimbangan Gubernur dalam menyusun jawabannya yang akan disampaikan di Rapat Paripurna berikutnya pada 11 Juni 2024 serta akan dibentuk Panitia Khusus DPRD Banten untuk membahas Raperda Usul Gubernur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.