Riset Pelaksanaan BPJS Kesehatan di Tangsel: 34,9 Persen PBI Belum Terima Kartu Kesehatan

Sebanyak 34,9 % Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten belum menerima kartu kesehatan.

Hal tersebut terungkap dalam Sosialisasi Hasil Penelitian “Potret Pelaksanaan BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat PBI Kota Tangerang Selatan Tahun 2014” pada Kamis (26/2) di Serpong, Tangsel.

Dalam hasil penelitian yang diselenggarakan lembaga kemanusiaan Dompet Dhuafa dan Relawan Advokasi Subsidi (ReADI) tersebut, PBI BPJS Kesehatan yang telah memiliki kartu kesehatan hanya berjumlah 5,7%.

“Dari kelompok pemilik kartu kesehatan, 32,2% telah memanfaatkan kartunya untuk berobat di Puskesmas. Yang puas dengan pelayanan institusi kesehatan adalah 43,6%, yang merasa cukup puas 41,4% dan yang kurang puas ada 15,0%,” ungkap Koordinator Penelitian yang merupakan peneliti dari ReADI dan Lembaga Penelitian Indonesia, Dr. A. Fanar Syukri.

Lebih lanjut Fanar menjelaskan, penelitian tersebut dilakukan selama 3 bulan dari 1 Oktober hingga Desember 2014. Instrumen pengambilan disusun oleh tim peneliti ReADi bersama staf Dompet Dhuafa dan telah divalidasi melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan stakeholders BPJS Kesehatan di Kota Tangsel.

Responden penelitian merupakan seluruh penerima PBI BPJS Kesehatan Kota Tangsel di tahun 2014 yang tercatat di Dinas Kesehatan Kota Tangsel. “Sejumlah 103.328 orang yang diambil dengan cara multistage random sampling di 7 kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Dari target 1.050 data, terkumpul 828 responden,” terang Syukri.

Potret Pelaksanaan BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat PBI Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Tahun 2014

Dalam penelitian tersebut, diketahui pula bahwa para responden merasa sangat terbantu dengan program BPJS Kesehatan, hanya saja mereka merasa kurang informasi dan sosialisasi. Mereka merasa kesulitan dalam mengurus kartu kesehatan dan juga saat menggunakannya.

“Harapan mereka adalah adanya sosialiasi yang lebih banyak tentang BPJS Kesehatan, lebih dipermudah lagi prosesnya, terutama untuk rujukan dari puskesmas, dan berharap agar di setiap kelurahan ada puskesmasnya,” papar Syukri.

General Manager Divisi Advokasi Dompet Dhuafa, Sabeth Abilawa menuturkan, adanya sosialisasi penelitian tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan pemangku kebijakan.

“Kami berharap adanya penjajakan kerja sama kegiatan lanjutan dari kegiatan penelitian ini, agar dapat berkesinambungan program advokasi kepada masyarakat yang memerlukannya,” kata Sabeth.

Berbagai rekomendasi pun disampaikan guna pelayanan BPJS Kesehatan yang semakin efektif, ideal dan tepat sasaran. Rekomendasi tersebut di antaranya sosialisasi tentang BPJS Kesehatan perlu lebih diintensifkan lagi. Selain melalui Ketua RT dan Kader Kesehatan yang sudah berjalan baik, perlu meningkatkannya melalui Puskesmas, karena lembaga pelayanan kesehatan tersebut yang paling banyak diakses oleh masyarakat.

“Prosedur pengurusan kartu BPJS Kesehatan dibuat lebih transparan dan lebih mudah, sehingga masyarakat pun tidak merasa ribet dalam mengurusnya maupun saat menggunakannya,” jelas Sabeth. (fid/kt)