Pemerintahan
Tangsel Terus Usahakan Pendirian Polres

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel terus mencari cara untuk mewujudkan pembangunan Mapolres di wilayahnya.
“Kami sudah menyiapkan. Mulai dari LO atau letak wilayahnya, lahan dan anggarannya. Tapi ada masukan dari Kementerian Dalam Negeri, bila urusan pertahanan itu urusan pemerintah pusat, kita daerah tak boleh untuk menganggarkan,” ungkap Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Rabu (05/02).
Tak mau kehabisan akal untuk pengadaan Polres di wilayahnya, Airin pun berkonsultasi kembali ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kepolisian, dan beberapa pihak terkait. Akhirnya, tercetuslah ide, bagaimana kalau Pemkot membeli gedung dan meminjamkannya untuk ditempatkan sebagai Polres.
“Itu masih alternatif. Intinya bagaimana meringkas segala keperluan masyarakat Kota Tangsel ini untuk urusan keamanan dan ketahanan,” kata Airin.
Sebab saat ini, tujuh kecamatan di wilayahnya, masih terpecah dua Polres. Untuk wilayah Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang, masuk pada Polres Jaksel. Kemudian wilayah Serpong, Serpong Utara, Setu, dan Pondok Aren, masuk ke Polres Kota Tangerang yang berada di Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
“Hingga kini kami tetap terus berkonsultasi dan berkomunikasi. Agar pengadaan polres di wilayah kami ini segera terwujud,” pungkasnya. (bh/kt)
Banten6 hari agoAmal Jayabaya Siapkan 10 Program untuk Memajukan Pengusaha Banten
Pemerintahan6 hari agoporprov2026.tangerangselatankota.go.id, Website Resmi PORPROV VII Banten 2026
Pemerintahan5 hari agoPilar Saga Ichsan: Progres Venue Sepatu Roda Ciater Permai Capai 80 Persen, Siap untuk Porprov Banten 2026
Lifestyle6 hari agoKandungan dan Manfaat Susu Sapi untuk Keluarga
Sport4 hari agoJadwal BRI Super League 2026/27 Pekan ke-8, 30 Oktober–1 November
Banten4 hari agoUntirta Dorong Pengembangan Produk Lokal Banten untuk Ketahanan Pangan Nasional
Pemerintahan5 hari agoHari Sumpah Pemuda ke-98, Wali Kota Benyamin Davnie Ajak Pemuda Tanamkan Semangat Patriotik, Gigih, dan Berempati
Nasional6 hari agoLSAK: Pengunduran Diri Anak Menteri Haji Tak Cukup, APH Harus Usut Tuntas






































