Kepercayaan dunia pada kemampuan masyarakat dan pemerintah Indonesia menjaga perdamaian di Papua sangat tinggi. Kepercayaan itu didasarkan pada fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang berperan besar dalam menjaga dan menegakkan perdamaian di banyak tempat di muka bumi.

“Indonesia adalah role model yang dalam berbagai kesempatan berhasil membuktikan bahwa demokrasi adalah formulasi terbaik untuk menyelesaikan benturan kepentingan,” ujar dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri Jakarta, Teguh Santosa.

Pesan Teguh itu disampaikan sebagai respon atas pernyataan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights- OHCHR) Michelle Bachelet. Menurut Teguh, pernyataan Bachelet yang disampaikan hari Rabu ini (4/9/2019) dengan tegas memperlihatkan kepercayaan itu.

Dalam pernyataannya, Bachelet mengatakan terganggu dengan peningkatan kekerasan yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat, sejak Desember 2018. Kekerasan itu telah menelan korban dari kalangan masyarakat sipil dan aparat keamanan.

Bachelet telah mendiskusikan persoalan ini dengan pihak otoritas Indonesia dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat. Selain itu, Bachelet juga meminta agar akses internet di kedua provinsi itu segera dipulihkan kembali.

“Saya bisa menangkap keprihatinan Bachelet dalam pernyataannya. Seperti Michele Bachelet, kita semua prihatin dan saat ini ikut berupaya memulihkan keadaan,” ujar Teguh.

Mantan Ketua bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah ini pernah berinteraksi dengan Komisi IV PBB yang menangani politik khusus dan dekolonisasi. Pada 2011-2012 Teguh diundang menjadi petisioner sengketa Sahara Barat yang masuk dalam daftar non-self governing territories.

“Tidak ada Papua dalam daftar non-self governing territories dari Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (1960). Tapi upaya beberapa negara mengintervensi daftar itu dan memasukkan Provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia, ke dalamnya memang cukup serius,” ujar Teguh.

Mantan Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini juga mengatakan, pemerintah Indonesia harus mampu memberikan bingkai umum yang pas. Perlu ada pesan kunci yang konsisten bahwa apa yang terjadi di Papua bukanlah rasialisme atau rasisme.

Buktinya, tak ada satu pun produk hukum di Indonesia yang menempatkan masyarakat Papua sebagai kelompok masyarakat yang berbeda dari kelompok masyarakat lainnya di Indonesia. Banyak tokoh Papua yang menempati posisi penting di lembaga eksekutif dan legislatif baik di tingkat nasional maupun lokal, juga di TNI dan di Polri.

Persoalan yang dihadapai masyarakat Papua dan Papua Barat secara umum sama dengan yang dialami masyarakat di tempat-tempat lain di Indonesia, yakni ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan, mismanajemen pemerintahan, korupsi yang massif, dan sebagainya.

Teguh mengusulkan agar pemerintah memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh Papua untuk menjadi “jurubicara” yang menjelasakan situasi di Papua dan Papua Barat.

“Layar informasi jangan didominasi wajah-wajah yang bisa memunculkan keraguan di tengah masyarakat Indonesia, warga Papua, dan juga komunitas global,” ujar Teguh lagi.

Begitu juga dengan penempatan agenda prioritas dalam rangka memulihkan keadaan. Menurutnya, di tengah situasi konflik yang tidak menentu, kehadiran pasukan keamanan dan penegak hukum tentu sangat dibutuhkan. Namun kehadiran pasukan itu semestinya tidak dijadikan tema utama.

“Saya kira akan lebih menarik apabila pemerintah mengedepankan pengiriman bahan makanan untuk mengganti yang rusak karena pasar terbakar, atau mengirim tim khusus untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat kerusuhan. Juga mengirimkan tenaga medis untuk membantu rumah sakit yang barangkali terkena dampak kerusuhan. Operasi ekonomi dan kesejahteraan lebih penting dikedepankan,” kata Teguh lagi.

Kembali kepada pernyataan Michele Bachelet. Teguh menggarisbawahi sambutan Bachelet pada pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi dan pejabat tinggi lain yang mengajak pihak-pihak yang tidak puas untuk berdialog.

“Seruan Bachelet agar pemerintah melindungi wartawan, aktivis HAM dan pro demokrasi juga perlu diperhatikan,” demikian Teguh. [indp]