Sektor perikanan dan pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan sangat strategis. Kedua sektor tersebut bukan hanya menjadi penyedia bahan pangan bagi 260 juta lebih penduduk Indonesia, tetapi juga mampu menampung tenaga kerja yang besar dan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, serta menekan angka kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas soal akselerasi penguatan ekonomi sektor pertanian dan perikanan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. Presiden Jokowi juga mendorong inovasi di kedua sektor tersebut agar semakin berkembang.
“Harus ada langkah-langkah terobosan agar kedua sektor ini tumbuh lebih besar lagi dan menjadi motor penggerak ekonomi kita,” katanya.
Presiden Jokowi sendiri memiliki tiga catatan terkait kedua sektor tersebut. Pertama, Kepala Negara menyoal fokus perhatian yang selama ini hanya tertuju pada upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan di on-farm dan tidak pernah menyentuh off-farm, terutama pascaproduksi.
“Petani dan nelayan perlu keluar dari aktivitas on-farm menuju ke off-farm dengan memberikan nilai tambah aktivitas usaha tani dan perikanannya melalui pengolahan produk pertanian dan perikanan maupun pengembangan usaha berbasis pertanian dan perikanan,” ujar Presiden.
Kedua, menurut Presiden, untuk masuk ke off-farm para petani dan nelayan perlu skema pembiayaan dan juga mendapatkan pendampingan. Dari sisi pembiayaan, lanjut Presiden, saat ini telah tersedia skema kredit usaha rakyat (KUR) yang plafon anggarannya untuk tahun 2020 naik menjadi Rp190 triliun dengan bunga hanya 6 persen.
“Saya sudah perintahkan KUR agar didesain dengan skema-skema khusus per klaster sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan grace period produksi klaster pertanian maupun perikanan. Tapi pembiayaan harus diikuti dengan pendampingan-pendampingan, baik dalam pengelolaan keuangan, membuat kemasan yang baik, packaging yang baik, branding yang baik, dan juga marketing yang baik,” paparnya.
Ketiga, Presiden ingin agar jajarannya mulai mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, hingga nelayan yang selama ini bergerak dalam skala ekonomi kecil untuk bergabung dan berkolaborasi dalam kelompok atau korporasi besar. Dengan demikian, mereka akan memiliki nilai skala ekonomi yang besar pula.
“Sehingga dalam korporasi nanti, petani dan nelayan bisa lebih efektif dalam mendapatkan bahan baku, mengakses modal kerja dan investasi, dan melakukan upaya untuk memasarkan produk mereka agar bisa masuk ke supply chain nasional maupun global,” tandasnya.
