Presiden Joko Widodo mendorong agar petani dan nelayan berkelompok dalam jumlah besar agar mempunyai skala ekonomi yang efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Melalui kelompok itu akan mempermudah petani dan nelayan untuk mengakses pembiayaan dan teknologi serta menyambungkan dengan konsumen. Arahan Presiden tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi, Selasa (6/10), di Jakarta.

“Yang ingin dibangun adalah budaya korporasi (corporate culture), yaitu pola pikir di mana standar korporasi ini dipakai oleh pemerintah. Kalau di swasta bisa, maka pemerintah juga harus bisa membimbing petani dan nelayan untuk melakukan itu, sehingga tentu kita tidak terjebak pada birokrasi pemerintah,” ujar Airlangga.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ujar Airlangga, pemerintah mengembangkan sejumlah proyek percontohan bagi petani dan nelayan yang diharapkan bisa ditiru atau direplikasi di daerah-daerah lain. Salah satu proyek percontohan tersebut adalah rice milling unit untuk pengolahan padi di Demak, Jawa Tengah.

“Presiden meminta agar Kemenko Perekonomian mengonsolidasikan agar semua kementerian/lembaga yang mempunyai program terkait dengan ini, agar programnya disamakan pemahamannya kemudian diarahkan pada digitalisasi,” kata Menko Ekon.

Kredit Usaha Rakyat (KUR), ujar Airlangga juga perlu didorong untuk pengembangan skala ekonomi yang lebih luas, misalnya untuk mengakses teknologi pertanian.

“Sebagai contoh (membeli) rice milling unit(RMU) yang bisa dikerjakan langsung. Ataupun juga bisa dibuatkan ekosistem petani dan nelayan dan disambungkan atau di-link-kan kepada perusahaan teknologi, seperti Sayurbox atau TaniHub,” katanya.

Presiden, ditambahkan Menko Ekon, juga mendorong agar perusahaan-perusahaan yang selama ini melakukan pembinaan terhadap petani dan nelayan, seperti PNM, Mekaar, dan UMi untuk terus melanjutkan programnya. (rls/fid)