Tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah karena adanya pandemi COVID-19. Ekonomi Indonesia yang tumbuh 2,97 persen di kuartal I/2020 mengalami kontraksi di kuartal berikutnya menjadi minus 5,32 persen.

Menghadapi masa sulit tersebut, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah upaya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hasilnya, pada kuartal III ekonomi Indonesia tercatat mengalami perbaikan menjadi minus 3,49 persen.

“Secara konsisten, kebijakan pemulihan ekonomi yang kita jalankan sudah mulai terlihat hasilnya. Dengan tren perbaikan seperti ini, kita berharap situasi perekonomian kita ke depan akan lebih baik dan akan membaik,” ujar Presiden Joko Widodo, dalam Dialog Nasional Outlook Perekonomian Indonesia secara virtual, Selasa (22/12/2020).

Di akhir tahun 2020, imbuhnya, pemulihan kinerja ekspor juga mulai terlihat dengan tren yang terus membaik.

“Terlebih lagi kita juga kembali mendapatkan fasilitas GSP (Generalized System of Preferences) dari Amerika, tentunya ini akan mendorong kinerja ekspor kita,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan, dalam situasi pandemi ini semua pihak harus mampu bergerak cepat dan memperkuat kerja sama serta bersinergi dalam melakukan upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Saya optimistis kita akan bangkit, ekonomi kita akan pulih kembali normal,” ucap Presiden.

Pada tahun 2021, ungkap Kepala Negara, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan yang telah berjalan baik di tahun 2020, terutama di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan perlindungan sosial.

Pemerintah juga akan segera melaksanakan program vaksinasi gratis kepada seluruh rakyat Indonesia yang akan dimulai di awal tahun 2021.

“Adanya program vaksinasi ini, kita harapkan kepercayaan publik tentang penanganan COVID-19 akan muncul dan menimbulkan rasa aman di masyarakat, sehingga pemulihan ekonomi diharapkan dapat berjalan dengan lebih cepat,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan, pada tahun 2021 pemerintah juga akan meluncurkan Sovereign Wealth Fund atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau INA (Indonesia Investment Authority), sumber pembiayaan pembangunan baru yang tidak berbasis pinjaman tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas.

Saat ini, ungkapnya, sudah ada beberapa negara yang menyampaikan ketertarikan terhadap INA, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Kanada.

“Ini akan menyehatkan ekonomi kita, menyehatkan BUMN-BUMN kita, terutama di sektor infrastruktur dan di sektor energi,” pungkas Presiden. (rls/fid)