Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Memperkuat Peran Kader Kesehatan

Kementerian Kesehatan berkomitmen dalam melakukan transformasi layanan primer dengan melakukan ujicoba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di 9 lokus Puskesmas yang mewakili Puskesmas wilayah perkotaan, pedesaan, daerah terpencil, dan daerah sangat terpencil.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr. Maria Endang Sumiwi, MPH menyebutkan
Program ILP menunjukkan hasil yang baik. Salah satunya ditandai dengan peningkatan kemampuan kader kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

“Uji coba ini menunjukkan hasil yang baik, seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal di Posyandu dan kunjungan rumah oleh kader. Mereka telah mampu mengidentifikasi masyarakat yang tidak mendapatkan layanan (missing service), non compliance atau masyarakat yang diidentifikasi memiliki masalah kesehatan tapi belum taat untuk mengikuti terapi atau minum obat dan dapat mengidentifikasi sasaran dengan danger sign atau tanda bahaya yang harus segera dilakukan perawatan,” kata Dirjen Endang.

Hal ini disampaikannya dalam Pembukaan Webinar Series Seri 2 yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Launching Nasional Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Kamis (22/6). Webinar dengan topik “Community Strengthening” atau penguatan masyarakat, merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang mengutamakan upaya promotive dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat. Peran serta masyarakat secara aktif dan keterlibatan kader sebagai bagian dari masyarakat dalam menggerakkkan dan mengedukasi masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Sejalan dengan tujuan dari transformasi kesehatan pilar pertama yakni transformasi layanan primer, Kementerian Kesehatan akan meningkatkan kemampuan kader kesehatan dengan memberi tanda kecakapan kader kesehatan yang memiliki memiliki 25 keterampilan dasar yang terbagi dalam 3 tingkatan kecakapan yaitu Purwa, Madya, dan Utama.

Kader Purwa wajib menguasai 2 kompetensi dasar pengelolaan Posyandu dan juga pelayanan balita serta ditambah 1 kemampuan dasar lain pilihan. Kader madya wajib menguasai 3 kompetensi dasar pengelolaan Posyandu dan pelayanan balita serta layanan ibu hamil, ibu menyusui serta ditambah 1 kemampuan dasar lain pilihan. Selanjutnya, kader utama wajib menguasai seluruh kompetensi dasar pengelolaan Posyandu dan pelayanan seluruh siklus hidup.

drg. Widyawati, M.KM mengatakan untuk menyiasati kader kesehatan di Posyandu yang masih belum merata, perlu adanya upaya bersama dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan para kader kesehatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan dasar di posyandu.

Melalui upaya ini peran kader kesehatan diperkuat memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif, preventif, deteksi dini, rehabilitatif, dan juga paliatif tanpa terkendala oleh masalah biaya untuk mencapai kesehatan semesta tenaga kesehatan.

“Tenaga kesehatan perlu didukung oleh masyarakat, dalam hal ini adalah kader Posyandu,” kata drg. Widyawati, MKM.

Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pos Pelayanan Terpadu, Kemendagri, Dr. TB. Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Kesehatan yang telah berkomitmen dalam melakukan integrasi pelayanan kesehatan kepada seluruh siklus hidup serta melakukan pemberdayaan kesehatan masyarakat di desa.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan awal yang baik dalam mengintegrasikan peran dan fungsi dari pelayanan kesehatan.

Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 94 yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa mulai dari RT, RW, PKK, Karang taruna untuk ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat esensial untuk memastikan Posyandu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat,” ujarnya.

Dirinya berharap, melalui integrasi pelayanan kesehatan primer yang berfokus pada perbaikan layanan dan kader kesehatan dapat memberikan berbagai kemajuan bagi masyarakat dalam bidang kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

“Semoga dengan tersedianya Posyandu di desa/kelurahan, dapat menjadikan masyarakat semakin sehat hingga akhirnya akan berdampak pada tingginya produktivitas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Indonesia.