Deputi Bidang Geofisika BMKG, Dr. Ir. Muhamad Sadly, M.Eng, mengatakan berdasarkan UU no 31 tahun 2009, BMKG mendapat mandat dan wewenang untuk melakukan observasi, analisis dan diseminasi informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami.

Dalam rangka memberikan layanan informasi gempabumi dan tsunami secara lebih tepat dan akurat sesuai yang dimandatkan dalam UU no 31 /thn 2009, BMKG menjalin kerjasama dengan para pakar di bidang gempa bumi dan tsunami dari berbagai lembaga, instansi dan perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Hasil penelitian dan kajian bersama para pakar yang sudah teruji secara ilmiah berbasis data yang memadai dan valid, dapat diterapkan dalam mendukung analisis untuk meningkatkan kualitas dan akurasi info gempabumi dan tsunami yang diberikan oleh BMKG. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk lebih arif dalam memahami info kegempaan dan tsunami, khususnya apabila informasi tersebut masih berupa kajian awal yang belum teruji, maka informasi tersebut belum dapat menjadi pegangan resmi untuk menjadi acuan dalam upaya mitigasi bencana,” ujarnya dalam siaran pers resmi BMKG, Kamis (5/4/2018).

Pada kasus hasil kajian potensi tsunami di Pandeglang, kata Dr. Ir. Muhamad Sadly, M.Eng, peneliti sebenarnya tidak melakukan prediksi tapi mencoba mengungkap potensi yang masih perlu dikaji lebih lanjut berbasis data ilmiah yang lebih memadai, karena peneliti tersebut tidak menyebutkan kapan akan terjadinya, sehingga dalam hal ini masyarakat dihimbau agar tetap tenang.

“BMKG akan terus melakukan monitoring aktivitas gempabumi di Indonesia termasuk potensi tsunami dari setiap gempa kuat yang terjadi, dan segera memberikan informasi tersebut dengan cepat dalam waktu kurang dari 5 menit, melalui berbagai media disseminasi (sms, website, Sosial Media dan Aplikasi Info BMKG),” paparnya.

Dr. Ir. Muhamad Sadly, M.Eng melanjutkan, selain itu BMKG bersama pihak terkait akan terus aktif dalam memberikan edukasi, terkait mitigasi gempabumi dan tsunami kepada stakeholder, masyarakat, dan media, untuk mendukung efektivitas pengurangan risiko bencana. (rls/fid)