Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta koperasi-koperasi nasional belajar dari yang terbaik-terbaik di dunia sehingga kelak ada koperasi dari Indonesia yang masuk ke-100 besar koperasi global atau 300 besar koperasi global.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-71 Tahun 2018 dan Sosialisasi Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 0,5%, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Kamis, (12/7).
“Saya tadi sudah sampaikan, Kospin Jasa sudah melantai di bursa. Saya tahu koperasi Sidogiri juga omsetnya/perputaran uangnya sudah lebih dari Rp16 triliun. Seperti ini yang harus diikuti oleh koperasi-koperasi yang lain,” kata Presiden.
Presiden menunjuk contoh Koperasi Fonterra dari Selandia Baru, yang bergerak di bidang susu dan produk susu yang dimiliki bersama oleh 10.500 petani, menghasilkan omset 17,2 miliar dollar Selandia Baru atau sekitar Rp165 triliun rupiah per tahun.
“Coba datangi saja Fonterra. Memulainya dari seperti apa, kemudian berkembang menjadi Rp165 triliun per tahun itu kuncinya di mana. Belajar di sana seminggu, 2 minggu, 3 minggu,” tutur Presiden Jokowi.
Ia menyampaikan, bahwa orang kita ini pintar kalau disuruh meng-copy/menjiplak/meniru. Tapi menurutnya tidak apa-apa, modifikasi menjadi lebih dari Fonterra. “Tiru, modifikasi sedikit, melompat kita,” ujar Presiden.
Dengan omset Rp165 triliun per tahun, lanjut Presiden, Fonterra telah menjadi perusahaan terbesar di Selandia baru baru.
“Kita ingin di Indonesia juga sama, ada perusahaan Indonesia yang terbesar, dan itu adalah koperasi. Pak Menteri dan Pak Ketua Dekopin, ajak bareng-bareng ke sana, tapi jangan banyak belanjanya. Ke sana untuk betul-betul belajar, bagaimana mereka me-manage koperasinya sehingga menjadi perusahaan terbesar di Selandia Baru,” tutur Kepala Negara.
Menurut Presiden Jokowi, koperasi memang harus menjadi sebuah wadah, tapi dengan sebuah skala ekonomi yang besar, memiliki efisiensi diproduksi dan distribusinya.
Bahkan, Presiden menilai, koperasi harus menjadi wadah untuk inovasi dan penggerak inovasi. Inovasi bagaimana cara berproduksi yang baik, inovasi bagaimana membuat variasi-variasi produk yang baik, inovasi bagaimana membuat kemasan-kemasan yang baik, inovasi bagaimana memasarkan produk-produk yang ada.
Koperasi, lanjut Presiden, juga selayaknya menjadi tempat para anggota untuk belajar bersama mengenai marketing, mengenai kemasan, mengenai variasi produk. Tempatnya memang harus di koperasi.
“Inilah sistem ekonomi gotong royong yang ingin kita kembangkan terus. Mengumpulkan serta menebarkan pengetahuan informasi-informasi yang terkini, dan juga mengembangkan keterampilan-keterampilan baru di antara anggota anggota koperasi,” ucap Presiden Jokowi.
Mengenai penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final dari 1% menjadi 0,5%, Presiden Jokowi mengaku, karena setiap bertemu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dirinya menerima keluhan keluhan agar pajak itu bisa diturunkan.
“Tetapi kalau sudah diturunkan dari 1% menjadi 0,5%, saya mengajak marilah kita bersama-sama membayar pajak,” kata Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Koperasi dan UMK Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. (rls/fid)
Tangerang7 hari agoKinanthi Trans Solusi Layanan Sewa Bus Pariwisata Tangerang untuk Mobilitas Massal yang Efisien
Sport5 hari agoVeda Ega Pratama Kena Hukuman Long Lap Penalty, Misi Berat Menanti di Moto3 Hungaria 2026
Nasional5 hari agoKementerian UMKM Terus Dorong Penguatan Kemitraan Global bagi Pelaku UMKM Indonesia
Sport6 hari agoHasil Kualifikasi, Veda Ega Pratama Start dari Posisi 9 di Moto3 Hungaria 2026
Nasional5 hari agoWamen UMKM Helvi Moraza Dorong Bali Jadi Pusat Wellness Dunia
Bisnis5 hari agoIKPP Tangerang 50 Tahun Berkarya, Perkuat Kontribusi Lingkungan dan Sosial melalui Rekam Jejak Penghargaan Berkelanjutan
Komunitas5 hari agoKONGRES 2026 Tandai Era Baru Kebangkitan Musik Reggae Lokal di Tangsel
Nasional4 hari agoPresiden Prabowo Lantik Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN, Trenggono dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN, serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden










