Gerakan Nasional Atasi Kemiskinan Digaungkan di HUT ke-59 DNIKS, Gubernur Banten Siap Kolaborasi

Di tengah tantangan kemiskinan yang masih membayangi 23,85 juta jiwa penduduk Indonesia, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memperingati Hari Ulang Tahun ke-59 di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, pada Jumat (17/7/2026). Peringatan yang berlangsung khidmat ini tak sekadar seremoni tahunan, melainkan menjadi panggung deklarasi gerakan nasional pengentasan kemiskinan yang melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah seperti Provinsi Banten yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung program kesejahteraan sosial. Mengusung tema “Memajukan Kesejahteraan Umum”, DNIKS menegaskan bahwa tanpa sinergi lintas sektor, target Indonesia Sejahtera 2045 hanya akan menjadi mimpi belaka.

Ketua Umum DNIKS, A. Effendy Choirie atau yang akrab disapa Gus Choi, dalam sambutannya di hadapan para anggota, mitra kerja, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan, menegaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah pusat. Ia mengajak seluruh komponen—mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi sosial, hingga masyarakat—bersatu padu mengatasi persoalan ini. “Kemiskinan tidak boleh hanya menjadi urusan Kementerian Sosial. Ini adalah persoalan bangsa. Bila semua kekuatan bersatu, saya optimistis kita mampu mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Sejahtera 2045,” tegasnya dengan nada penuh keyakinan. Seruan ini semakin relevan mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 masih mencatat angka kemiskinan nasional sebesar 8,47 persen dari total populasi, sebuah realitas yang menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada warga kelas bawah.

Untuk merespons kondisi tersebut, DNIKS merumuskan lima agenda strategis yang dijadikan pilar gerakan nasional pengentasan kemiskinan. Kelima agenda itu meliputi upaya memastikan tidak ada warga yang kelaparan dan terlantar, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan bagi keluarga miskin agar tidak terus terjerat siklus kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan peluang usaha produktif yang berbasis pemberdayaan, penguatan perlindungan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang kerap menjadi korban kebijakan yang tumpul, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, filantropi, dan organisasi keagamaan dalam satu gerakan terpadu. Agenda-agenda ini dinilai selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi Banten yang tengah gencar menarik investasi di sektor manufaktur, properti, dan peternakan sapi perah untuk mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis. Gubernur Banten Andra Soni bahkan telah menyatakan komitmennya memfasilitasi investor asing yang ingin menanamkan modal di Banten, yang secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Acara puncak HUT ke-59 ini menjadi penutup rangkaian kegiatan yang telah bergulir sejak Juni 2026, seperti Sarasehan Nasional bertema “Nahdlatul Ulama dan Kesejahteraan Sosial” pada 10 Juli lalu, serta Pelatihan TIK dan Literasi Digital bagi kelompok rentan yang digelar pada 20 Mei 2026. Kehadiran Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turut mewarnai peringatan kali ini. Dalam sambutannya, Gus Ipul memberikan apresiasi tinggi kepada DNIKS yang dinilainya sebagai “tulang punggung ekosistem kesejahteraan sosial Indonesia”. Ia juga menekankan pentingnya akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) agar pelayanan sosial dapat berjalan profesional dan terlindungi dari potensi penyimpangan. “Ke depan kita ingin LKS itu betul-betul profesional. Tidak ada lagi LKS yang melakukan penyimpangan, terutama melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik kepada mereka yang dilayani,” tegas Gus Ipul. Peringatan HUT ke-59 ini diharapkan menjadi titik tolak bagi arah baru kesejahteraan sosial Indonesia yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah seperti Banten dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa.