Pamulang
Anak dari Nikah Siri Kini Berhak Dapatkan Akta Kelahiran

Pasca perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kini anak hasil pernikahan siri atau sah secara agama berhak mendapatkan akta kelahiran.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Yusuf Ismail.
“Sesuai Undang-undang Nomor 24 tersebut, seorang anak hasil pernikahan siri berhak mendapatkan warisan keluarga dan mendapatkan akta kelahiran. Namun hanya dicantumkan nama ibu. Sedangkan kolom ayahnya kosong,” ungkap Yusuf.
Kekuatan hukum akta pengesahan anak hasil pernikahan siri itu, jelas Yusuf, sama dengan akta kelahiran anak hasil pernikahan pada umumnya. Oleh karena itu, orangtua yang menikah siri disarankan segera mengurus akta kelahiran anaknya di Disdukcapil setempat.
Pengurusan akta lahir itu wajib disertai surat pernyataan atas pengakuan pihak ayah, bahwa yang dilahirkan tersebut benar adalah hasil perkawinan siri. Dalam surat pernyataan tersebut, harus tercantum pula nama dan tandatangan ibu sebagai pihak yang menyetujui.
Surat pernyataan itu ditandatangani di atas materai. “Namun untuk akta ini, kami belum mendapatkan contoh aktanya seperti apa. Belum ada materinya dari Kementerian Dalam Negeri,” bilang Yusuf.
Pengeluaran akta ini, jelas Yusuf, untuk melindungi hak anak dalam memperoleh pengakuan silsilah keluarga dan juga warisan ketika ayahnya meninggal dunia.
Sementara itu, bila dalam perjalanannya pasangan nikah siri melegalkan pernikahan mereka di mata hukum melalui pengadilan, maka dari buku nikah yang diterbitkan nantinya si anak akan memperoleh Akta Pengesahan.
Dari Akta Pengesahan itu, Akta Kelahiran yang sebelumnya hanya atas nama ibu akan mencantumkan pula nama ayah.
Selain mengurusi soal akta untuk anak hasil perkawinan siri, perubahan undang-undangan tersebut juga mengatur perubahan Kartu Keluarga (KK) tentang keanggotaan anak hasil pernikahan siri.
Ada dua alternatif. Pertama, nama anak hasil nikah siri dimasukkan menjadi anggota keluarga dari kakek atau ayah dari pihak ibu.
Kedua, nama anak dibuat KK baru dengan nama ibu menjadi kepala keluarga. Di kolom identitas anak, tetap akan tercantum nama bapak.
“Nama bapak dalam KK itu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa diubah hanya persoalan siapa yang menjadi kepala keluarga. Hanya itu,” pungkas Yusuf. (wk/kt)
Banten6 hari agoHasil Dewa United vs Brisbane Roar 4-0, Rafael Struick Cetak Gol ke Gawang Mantan Klub
Nasional2 minggu agoWapres Gibran Rakabuming Raka Tinjau Sejumlah Fasilitas Terdampak Gempa di Sikka NTT
Pemerintahan2 minggu agoTb. Asep Nurdin: TangselKota-CSIRT Perkuat Keamanan Layanan Digital Pemkot Tangsel
Pemerintahan2 minggu agoBenyamin Davnie: Pelayanan Publik Tangsel Harus Makin Mudah dan Cepat Lewat Teknologi
Nasional3 hari agoRais Aam PBNU: Pengertian, Tugas, Wewenang, dan Kedudukannya di NU
Nasional3 hari agoProfil 5 Calon Ketua Umum PBNU 2026-2031 yang Akan Dipilih Ahwa: Gus Kikin, KH Zulfa Mustofa, Gus Salam, Gus Yahya, dan Gus Rozin
Nasional3 hari ago5 Calon Ketum PBNU 2026-2031 yang Akan Dipilih Ahwa: Gus Kikin, KH Zulfa Mustofa, Gus Salam, Gus Yahya, dan Gus Rozin
Nasional2 minggu agoKunjungi Pengungsi Gempa Sikka, Wapres Gibran Rakabuming Raka Sampaikan Empati dan Permohonan Maaf



































