Seusai Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali akan menggelar pesta demokrasi. Wilayah termuda di Provinsi Banten ini bakal menghelat even Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2015.

Meski masih satu tahun lagi, genderang pesta demokrasi Pilkada kedua di Kota Tangsel telah ditabuh lembaga penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat bahkan sudah merancang sejumlah tahapan yang dianggap penting, di antaranya menyusun estimasi kebutuhan anggaran. Anggota KPU Kota Tangsel, Badrusalam, mengatakan pihaknya telah membuat draft pengajuan anggaran, dan telah disampaikan ke Sekretariat Daerah setempat. Dari klausul pagu anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada, setidaknya ada dua pilihan total nominal biaya politik.

“Pengajuan dana Pilkada sebesar Rp 65 miliar untuk dua putaran. Sedangkan Rp 47 miliar untuk satu putaran,” ungkapnya, Senin (18/8).

Ia mengaku, usulan untuk memperoleh kucuran dana segar lewat pos dana hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-Murni 2015 itu ada dasar hukumnya.

Di antaranya, Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Belanja Hibah kepada Pemerintah, Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Ditambah lagi amanat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, tentang Otonomi Daerah. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa setiap instansi vertikal boleh mengusulkan anggaran dan tentunya pemerintah daerah berkewajiban untuk menfasilitasi. “Jadi kami tidak asal mengajukan. Dana Rp 47 miliar dan Rp 65 miliar ini sudah sesuai dengan kebutuhan pilkada di Kota Tangsel,” klaim Badrus.

Estimasi kebutuhan untuk pilkada, ungkap Badrus yakni meliputi untuk kegiatan sosialisasi, pembentukan kelompok kerja, honor seluruh panitia penyelenggara pemilu, ataupun mencetak kertas suara.

Apakah mengenai usulan dana hibah ini sudah disetujui oleh Pemkot Tangsel? Badrussalam mengaku hibah untuk biaya pilkada tidak ada istilah ditolak. Selain telah diatur dalam Permendagri, uang dari hibah juga bila tidak habis akan dimasukkan ke dalam kas Negara. “Tidak kita habiskan semuanya. Bila ada sisanya akan kembalikan ke Negara,” ujar Badrus.

Artinya, tambah Badrus, estimasti puluhan miliar itu untuk mengantisipasi jika pasangan calon yang mendaftar hingga resmi sebagai kontestan jumlahnya banyak. Semakin banyak calon yang maju, kebutuhannya akan semakin besar. Maka itu, biaya Rp 47 miliar untuk kebutuhan calon lebih dari tiga pasangan.

“Kalau calonnya dua pasangan, biayanya lebih murah. Kami pakai dana Rp 47 untuk mengantisipasi bila kebutuhannya pilkada anggarannya mahal,” tambahnya. (kb/kt)