Mengapa memilih infrastruktur sebagai fokus pemerintahan dalam lima tahun pertama? Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo acap kali mengatakan bahwa infrastruktur merupakan modal utama bagi Indonesia untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang.
Namun, Presiden ternyata memiliki sejumlah alasan lain mengenai pilihan program utama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 2014-2019 lalu.
“Infrastruktur artinya banyak sekali dan dengan itulah kita nanti memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain,” ujar Presiden dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 November 2019.
Untuk diketahui, Forum A1 yang kali ini mengangkat tema “Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur” digelar oleh Inisiator Indonesia. Forum tersebut menghadirkan Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan sebagai narasumber.
Saat ditanyakan mengenai pertanyaan sebelumnya tersebut, Presiden mengatakan, infrastruktur merupakan fondasi utama bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara lainnya. Saat ini, negara Indonesia masih berupaya untuk terus meningkatkan daya saingnya.
“Kita masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain dalam Indeks Daya Saing. Kita ingin berada pada posisi di depan,” ujarnya.
Namun, menurutnya, infrastruktur bukan semata melakukan pembangunan sejumlah sarana seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Di balik itu semua terdapat manfaat dan arti lain yang diungkap oleh Presiden.
“Infrastruktur itu, yang pertama, cipta lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata di penjuru Nusantara akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” Presiden melanjutkan.
Pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah.
“Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita,” ucap Presiden.
Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas kurang lebih 17 ribu pulau menimbulkan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam hal konektivitas. Pembangunan infrastruktur yang berupaya menghubungkan wilayah-wilayah Indonesia tersebut menjadikan jaringan logistik di Indonesia bertahap semakin baik.
“Ini juga memfasilitasi produksi sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan lima tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, hingga industri kecil,” tuturnya.
Adapun yang keempat, Presiden Joko Widodo mengartikan infrastruktur sebagai sebuah pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya kepada masyarakat.
“Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga yang sebelumnya harus jalan kaki butuh waktu 4 hari 4 malam, dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden melanjutkan, membangun infrastruktur berarti membangun peradaban. Menurutnya, banyak budaya baru yang coba dikenalkan atau ditegaskan dengan adanya suatu infrastruktur baru yang belum pernah ada di suatu wilayah.
“Orang sering lupa, kita ini membangun peradaban. Budaya antre, budaya disiplin, dan itu terlihat misalnya kita membangun MRT. Kelihatan di situ orang mulai ada budaya antre dan budaya disiplin untuk masuk secara berurutan,” ucapnya.
Terakhir, Kepala Negara menegaskan bahwa membangun infrastruktur berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui, selama ini pembangunan infrastruktur terpusat hanya di Pulau Jawa sehingga ketimpangan infrastruktur di antara pulau-pulau lain di Indonesia menjadi besar. Dengan pembangunan yang dilakukan secara merata pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, pemerintah hendak mengupayakan sila kelima dari Pancasila.
“Tidak hanya di Jakarta yang dibangun, tidak hanya di Pulau Jawa yang dibangun, tapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini harus kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur,” tandasnya.
