Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menerima kunjungan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany. Selain Airin, yang merupakan Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, hadir juga di antaranya Wali Kota Banda Aceh, Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, Wali Kota Gorontalo, Gorontalo, Marten Taha dan Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Taufan Pawe. Pertemuan berlangsung terbuka di ruang kerja Tjahjo, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Jumat (5/8).

Pada kesempatan tersebut, Tjahjo meminta agar pemerintah kota (pemkot) memerhatikan pelayanan publik di daerah masing-masing. “Pelayanan masyarakat harus cepat. PDAM (perusahaan daerah air minum) harus bagus, listrik ada, sarana umum juga diperhatikan, jalan raya,” kata Tjahjo.
Menurutnya, peranan Apeksi sangatlah penting dalam pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat. “Dengan ada asosiasi ini, komunikasi bisa langsung, cepat. Contoh Tangsel dengan Tangerang kan dekat, jangan sampai bangunnya (infrastruktur) sama. Intinya sinergi,” ujarnya.

Sementara itu, Airin mengatakan, Apeksi memang akan menjadi jembatan komunikasi antara wali kota seluruh Indonesia. “Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi ini, semua hal yang kita harapkan dan perjuangkan untuk rakyat dan daerah dapat terwujud,” katanya.

Airin mengatakan, seluruh anggota Apeksi berkomitmen menyelesaikan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini terkait telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

“Komitmen kita kebijakan mengenai PP 18/2016 bisa dijalankan. Tapi kalau segala sesuatu buru-buru, hasilnya enggak maksimal,” katanya.

Sekadar diketahui, melalui PP 18/2016, pemda diminta melakukan perampingan birokrasi. Perampingan ditargetkan dapat rampung pada akhir 2016.

“Tapi karena kebijakan pusat, mau tidak mau kita jalankan. Komunikasi dengan DPRD, target tahun depan dijalankan. Kita akan berusaha maksimal,” ucap Airin.

Menanggapi mengenai perampingan, Tjahjo mengatakan, sifatnya nanti dinamis. “Tidak kaku. Misalnya saja satu daerah tingkat 2 berpotensi masalah ternak, ya jangan dipotong, harus ada dinas peternakan,” kata Tjahjo. (Beritasatu)