Nasional
Digitalisasi Sistem Pembayaran untuk Kemanfaatan Masyarakat

Presidensi G20 merupakan momentum untuk pulih bersama yang upayanya perlu disokong oleh tulang punggung perekonomian, yaitu sistem pembayaran. Pandemi telah menghadirkan momentum untuk mengadopsi dan mempercepat digitalisasi dan memanfaatkannya dalam transaksi dan aktivitas ekonomi kita. Digitalisasi sistem pembayaran Indonesia yang didukung inisiatif Blue Print Sistem Pembayaran (BSPI 2025) menjadi game changer untuk upaya pulih bersama dan membangun ekonomi berkelanjutan, sehingga manfaatnya dirasakan bagi setiap lapisan masyarakat. Lebih lanjut, sinergi yang disertai dengan inisiatif Fintech maupun pelaku keuangan digital lokal diperlukan untuk mendorong ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
Tiga inisiatif pembayaran digital BI bersama industri nasional sebagai tindak lanjut BSPI 2025 antara lain QRIS, BI-FAST dan SNAP telah menjadi langkah penting bagi perluasan akses pembayaran untuk seluruh masyarakat. Melangkah ke depan, BI menghadirkan tiga komitmen untuk mengakselerasi ekonomi digital dan ekosistem keuangan terintegrasi. Pertama, reformasi regulasi untuk mempercepat konsolidasi atas industri pembayaran yang sehat, kompetitif dan inovatif. Kedua, mengembangkan infrastruktur pembayaran yang sarat akan interopabilitas, interkoneksi, dan intergrasi. Ketiga, mengembangkan praktik pasar yang aman, efisien, dan seimbang. Demikian disampaikan Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman dalam seminar “Synergy for Inclusive and Sustainable Economic Growth” yang merupakan rangkaian FEKDI hari ketiga sebagai side event rangkaian G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Bali (13/7).
Lebih lanjut Deputi Gubernur Aida menekankan dua hal pokok mengenai digitalisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, digitalisasi telah memungkinkan kita untuk memiliki kegiatan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Manfaatnya bersifat luas bagi semua orang, bagi masyarakat umum dan mampu mengurangi ketimpangan. Kedua, sinergi dan kolaborasi antara otoritas dan industri menjadi kunci dalam memetik manfaat dari ekosistem ekonomi dan keuangan digital.
Dalam kesempatan ini, mengemuka diskusi yang membahas akselerasi inovasi digital melalui integrasi pembayaran yang menghadirkan perwakilan asosiasi dan para pelaku ekonomi digital, antara lain Ketua Komite Open Banking, Timothy Utama, Ketua Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (PERBINA), Batara Sianturi, CEO Dana, Vincent Iswara, dan Co Founder Tokopedia, Leontinus Alpha. Selain itu dibahas pula inisiatif pembayaran digital yang mendukung ekonomi berkelanjutan, yang menghadirkan, Kepala Sistem Pembayaran Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Dina Artarini, Sekretaris Jenderal Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Handayani, Wakil Ketua KADIN Bidang Pengembangan Keuangan Digital, Budi Gandasoebrata, Perwakilan Financial Institutions Group Asia, Miguel Angel Soriano, dan Perwakilan dari ISEI, Hendri Saparini. Kedua sesi dimoderatori oleh Kania Sutisnawinata dan Deddy Corbuzier.
Masyarakat dapat mengikuti sesi diskusi dan hadir dalam FEKDI yang terselenggara dari tanggal 11 s.d. 17 Juli 2022, secara virtual dengan mengunjungi laman https://fekdi.co.id/
Event6 hari agoFestival Lebaran Betawi Tangsel ke-6 Digelar 23–24 Mei 2026 di Jurang Mangu Barat
Bisnis4 hari agoAQUVIVA Berangkatkan Umrah 3 Marbot Masjid dan 6 Pemenang Kejutan Tutup Botol Ramadan ke Tanah Suci
Jabodetabek4 hari agoDelapan SD Terbaik DKI Jakarta dan Banten Berkompetisi di DANCOW Indonesia Cerdas Season 2
Nasional6 hari agoRaker dengan DPR, Menteri Maman Abdurrahman Paparkan Evaluasi Anggaran dan Kinerja Kementerian UMKM Semester I 2026
Bisnis4 hari agoGoogle dan Terralogiq Bahas Masa Depan Geospatial AI untuk Bisnis Indonesia
Nasional5 hari agoHari Kebangkitan Nasional 2026, Prof Asep Saepudin Jahar Tekankan Kebangkitan SDM, Inovasi, dan Kemandirian Menuju Indonesia Emas 2045
Bisnis5 hari agoJobstreet by SEEK Dukung SV UGM Career Days 2026
Nasional6 hari agoMenteri Maman Abdurrahman Soroti Biaya Layanan Marketplace yang Membebani UMKM























