Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat berbagai keunggulan Airin Rachmi Diany dalam survei Pilkada Banten 2024. Sebagai bakal calon gubernur Banten, Airin unggul baik dari sisi pupularitas (tingkat keterkenalan) maupun elektabilitas (tingkat keterpilihan).

“Menurut data survei LSI, Airin unggul di semua simulasi,” ujar peneliti LSI, Muhammad Adib melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (21/8/2024).

Data survei LSI menunjukkan jika head to head dengan Andra Soni, kandidat calon gubernur dari Partai Gerindra, elektabilitas Airin mencapai 77,3 persen. Elektabilitas Andra sekitar 10 persen, dan yang belum menentukan pilihan 12,7 persen.

Sementara data simulasi jika berpasangan dan head to head melawan pasangan bakal calon Andra Soni-Dimyati Natakusumah dengan duet Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, data elektabilitas pasangan ini mencapai 73,7 persen. Elektabilitas Andra-Dimyati ada di kisaran 12,2 persen, dan yang belum menentukan pilihan 14,1 persen.

Survei dilakukan pada 27 Juli hingga 4 Agustus dengan metodologi survei tatap muka. Populasi warga Banten berusia 17 tahun ke atas dengan sampel sebanyak 800 orang. Menggunakan pola random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) ±3.5 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen.

Keunggulan Airin yang tinggi tidak lepas kinerja dan prestasi Airin saat menjadi Walikota Tangerang Selatan. Selain itu sosialisasi Airin sebagai cagub juga berhasil meningkatkan popularitasnya. Popularitas Airin mencapai 92,7 persen dan disukai sebanyak 89,0 persen. Airin dikenal melalui berbagai media baik media massa, media sosial maupun media sosialisasi lainnya. Warga Banten yang mengaku pernah melihat spanduk atau baliho Airin sebanyak 70,9 persen.

Perihal adanya isu skema kotak kosong dalam pilkada termasuk di Banten, Adib menilai hal itu tidak sehat untuk iklim demokrasi. Dari fakta politik yang terpotret dalam survei, anasir yang terkesan mencoba meniadakan potensi kandidat potensial dengan elektabilitas tinggi, tentu menjadi anomali dalam politik dan demokrasi.

“Sebab dengan skema kotak kosong, masyarakat sebetulnya tidak diberikan pilihan untuk pemimpin mereka ke depan. Dengan adanya dua atau lebih kandidat, publik lalu memiliki pilihan dan bisa membandingkan gagasan dan program yang diusung oleh masing-masing kandidat,” pungkasnya. (fid)