Jangan Kurangi Kewenangan KPK

Calon anggota DPR RI dari PAN Teguh Juwarno mengatakan, bangsa Indonesia telah sepakat bila korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary). Karenanya, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus dipertahankan sebagai ujung tombak.

Caleg DPR RI Nomor Urut 1 dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes ini mengatakan, kewenangan dan kelembagaan KPK harus terus diperkuat agar mampu meminimalisir aksi korupsi di Indonesia.

Wasekjen DPP PAN ini pun mempertanyakan sejumlah pihak yang berusaha melemahkan KPK, baik secara institusi maupun kewenangannya. Pasalnya, dengan kewenangan dan keberadaan KPK sekarang saja, korupsi masih merajalela, apalagi kalau KPK semakin dilemahkan.

“Yang harus diperkuat itu, para penyidiknya, misal dibekali kemampuan perpajakan sehingga bisa digunakan untuk mengejar duit-duit koruptor, dan pengemplang pajak di tanah air. Ingat Raja Mafia Al Capone yang super penjahat bisa dibekuk melalui instrumen Pajak,” kata Teguh , Rabu, (12/3/2014).

Dari sisi legislasi atau produk peraturan perundangan-undangan tentang pemberantasan korupsi,  kata Teguh,  sejauh ini sudah memadai untuk mendukung kinerja KPK. Namun, katanya, yang harus dicermati adalah mekanisme checks and balances juga harus ada di KPK.

Sekretaris Fraksi PAN DPR ini mengingatkan, kasus suap yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar bisa terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi atau checks and balances. Kewenangan yang terlalu luas tanpa batas yang dimiliki MK, akhirnya disalah gunakan Akil untuk kepentingan pribadinya.

“Di sini fungsi Komite Etik KPK menjadi amat penting. Untuk menjaga kekuasaan besar KPK itu tidak memancing orang-orang didalamnya jadi tergiur untuk menyalahgunakan kewenangannya,” ucap mantan wartawan ini.

Senada, Caleg DPR dari PDI Perjuangan Herdian Koosnadi mengatakan, KPK baik secara insitusi maupun kewenangan yang dimilikinya, harus tetap didukung oleh semua masyarakat Indonesia.

Bila ada gerakan atau upaya apapun yang berpotensi melemahkan KPK, kata Herdian, semua lapisan masyarakat wajib menolaknya.

“Selama korupsi masih marak, KPK harus terus dijaga. Jangan sampai ada yang ingin melemahkan kewenangan ataupun institusinya. Menjadi kewajiban semua masyarakat untuk memberikan dukungan penuh ke KPK,” kata Caleg DPR RI Nomor Urut 1 dari Dapil Banten III yang meliputi Kota Tanggerang, Kabupaten Tanggerang, dan Kota Tangerang Selatan ini. (sn)