HUT Tangsel ke-6, Walikota Airin Rachmi Diany Menjawab Kritik Kinerja

Berbicara di hadapan para tokoh senior penggagas pemekaran Kota Tangerang Selatan (Tangsel) seperti misalnya KH Zarkasih Nur (tokoh masyarakat asli Tangsel yang juga mantan Menkop dan UKM pada era Presiden RI Abdurrahman Wahid), Margiono (Ketua PWI), Rasud Syakir (pendidik), Abdul Rojak (Kasubag TU Kementerian Agama Tangsel), dan banyak tokoh serta elemen masyarakat lain, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany SH MH, dengan penuh semangat dan tanpa beban, memaparkan sejumlah program kerja pemerintahannya yang sudah, dan akan dikerjakan. Forum Diskusi Publik yang digagas oleh Keluarga Besar Tangsel dengan tajuk “Evaluasi Enam Tahun Perjalanan Kota Tangsel – Dulu, Kini, dan Esok” ini dilaksanakan Selasa, 25 November 2014 kemarin, di Damai Indah Golf BSD, Serpong.

Airin sendiri sebenarnya “hanya” diagendakan sebagai Keynote Speaker saja. Sedangkan dua pembicara inti yang dihadirkan adalah, Ade Irawan (Koordinator ICW Banten), dan Prof Iding Rosyidin (Dosen FISIP UIN Jakarta). Namun, apa lacur? Forum yang juga menghadirkan Ketua DPRD Kota Tangsel H Moch Romlie MA ini akhirnya justru menjadi ajang pembuktian akan kemampuan sekaligus kecakapan Airin, dalam memimpin Kota Tangsel yang hari ini (Rabu, 26 November 2014) genap berusia enam tahun.

Dengan lugas dan speed bicara yang cepat serta penuh enerjik, Airin menjawab seluruh pertanyaan kritis dari beberapa peserta diskusi, yang akhirnya membuat sekitar 250 tamu undangan menjadi terpana. Bahkan tak berlebihan, kalau narasumber Ade Irawan kemudian sampai mengucapkan kalimat, “Luar biasa!”, usai menyimak paparan Airin yang terstruktur dan komprehensif.

Dari kiri ke kanan: KH Zarkasih Nur, H Moch Ramlie, Airin Rachmi Diany, Margiono, dan Abdul Rodjak (Foto: Gapey Sandy)

Sejumlah pertanyaan peserta, dan luncuran jawaban lugas Airin dalam forum tersebut, adalah sebagai berikut:

Bagaimana penataan setiap stasiun kereta api di Tangsel untuk pengembangan moda angkutan massal yang terintegrasi dengan kereta api?

Soal commuter jalur Serpong, komitmen saya tentunya untuk sekaligus menjawab permasalah kemacetan di Tangsel. Laju pertumbuhan ekonomi di Tangsel adalah 8,7% di atas rata-rata nasional, tetapi juga laju pertumbuhan penduduk juga sama, tertinggi se-Provinsi Banten, yang itu bukan karena faktor kelahiran tetapi karena faktor urbanisasi. Jadi setiap habis masa Lebaran pasti banyak yang datang ke Tangsel.

Selain itu, Alhamdulillah, ada juga yang punya rezeki, punya mobil pribadi, ada juga yang pengangguran dan lain-lain. Salah satu solusi yang kami lakukan untuk mengatasi kemacetan adalah bagaimana kami mengaktifkan lima stasiun kereta api. Saya ingat persis, pada 2012 di Bandung, saya bertemu dengan Pak Menhub, Ignasius Jonan, yang waktu itu masih menjabat sebagai Direktur PT KAI. Saya berdiskusi dan menyatakan keinginan bahwa, banyak warga Tangsel yang tinggal di Tangsel tapi bekerja di Jakarta. Solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, adalah bagaimana mengurangi mobil-mobil datang ke Jakarta. Nah, kami mempunyai banyak komunitas commuter, sehingga patut kiranya dari lima stasiun kereta api (Stasiun Jurang Mangu, Rawa Buntu, Pondok Ranji, Serpong, dan Sudimara) untuk dilakukan revitalisasi. Alhamdulillah, “di-amin-i” oleh Pak Jonan.

Bahkan tidak cuma soal revitalisasi stasiun kereta api itu saja, dulu, kalau sudah jam 22.00 malam, nyaris sudah tidak ada lagi kereta api yang berangkat dari Tangsel menuju Jakarta. Waktu itu, saya sampaikan ke Pak Jonan, bahwa banyak warga Tangsel yang kerjanya di toko dan sebagainya, yang kalau jam 23.00 mereka ingin pulang, tapi sudah tidak ada lagi jadwal keberangkatan kereta api, dan Alhamdulillah pada saat itu, ditambah jadwal keberangkatan kereta api itu.

Tindak lanjutnya, PT KAI melakukan revitalisasi stasiun kereta api, yaitu di Stasiun Rawa Buntu dan Stasiun Sudimara, yang menggunakan konsep Kiss & Ride, atau Park & Ride. Bahkan di Stasiun Sudimara, kita melakukan MoU kerjasama dengan melibatkan pihak swasta. Begitu pula dengan revitalisasi di Stasiun Jurangmangu, yang sudah ada underpass-nya. Dan menjadi tugas kami untuk melakukan pelebaran jembatan dan jalan, sehingga aksesnya menjadi lebih baik lagi. Kalau untuk batas yang keluar pintu tol ke arah Bintaro sudah selesai kami lakukan.

Soal penataan Pasar Serpong yang kerapkali menjadi biang kemacetan?

Setelah saya lakukan pengkajian selama tiga tahun menjadi Walikota Tangsel, permasalahan yang paling mengemuka di Pasar Serpong adalah bukan dengan menata, membongkar, dan memperbaikinya, tetapi sebetulnya adalah bagaimana menata Pedagang Kaki Lima (PKL). Jadi kalau PKL-nya itu tidak ada, insya Allah lalu-lintas di Pasar Serpong akan lancar. Kalau saya menertibkan PKL, saya akan dituding sebagai tidak manusiawi. Tapi, untuk menertibkan PKL di Pasar Serpong ini saya pede, karena ternyata yang menjadi PKL di Pasar Serpong adalah bukan warga Tangsel, melainkan kebanyakan adalah orang Lebak Banten, yang turun dari kereta api, dan mereka berjualan di pinggir jalan. Ini yang terjadi.

Karena itu, saya sudah buat Posko, dan bersama Pak Camat menempatkan Satpol PP yang khusus mengurusi para PKL. Hal ini penting, karena menurut kami, masih agak sulit untuk memindahkan tempat berjualan bagi para PKL. Terus-terang, di Tangsel ini, dengan luas wilayah hanya 147.19 km2, sulit kita melakukan penataan PKL. Saya sudah melakukan tindakan nyata, misalnya dengan melakukan intervensi di Kecamatan Ciputat, bekerjasama dengan pihak Carrefour dan lainnya. Saya juga belajar dari Ibu Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya, dan beberapa bupati serta walikota yang pintar dan sudah berhasil menangani masalah PKL, dan kunci keberhasilan mereka adalah, melakukan penertiban PKL dengan memindahkan para PKL itu ke tempat yang tidak jauh dari tempat asalnya berdagang. Ini yang rada sulit buat kami, tapi mudah-mudahan secara bertahap kami dapat menyelesaikannya. Persoalan kemacetan di Pasar Serpong itu adalah bagaimana kita melakukan penataan PKL.

Bagaimana solusi pemecahan masalah kemacetan di Tangsel?

Mau tidak mau, dengan ditutupnya Terminal Lebak Bulus, maka kami akan bangun Terminal Pondok Cabe. Ini sudah ada DED, dan kami sudah melakukan feasibility study. Insya Allah, secara bertahap, tapi mungkin tidak bisa sekaligus, karena kalau hanya mengandalkan APBD Tangsel akan sangat terbatas. Karena memang ada skala prioritas Pemkot Tangsel yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pusat pemerintahan pun sekarang sedang kita bangun. Mudah-mudahan APBN kita tidak meleset, karena sudah “di-acc” sebetulnya oleh Dirjen Perhubungan Darat bahwa kita akan dapat bantuan untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe. Karena Terminal Pondok Cabe ini, nantinya akan terlewati kalau sudah ada jalan tol Serpong – Cinere. Jadi nanti, terminal ini bukan lagi terminal Antar Kota saja, tapi juga Antar Kota Antar Provinsi. Nah, tugas intervensi di situ untuk Pemerintah Pusat.

Kemarin saya juga sudah minta bantuan ke Banten untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe, tapi belum ada jawaban seperti apa. Selain itu, saya juga sudah bertemu dengan Pak Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta, pada saat pertemuan antar bupati/walikota se-Jabodetabekjur. Alhamdulillah, Pak Ahok memberikan bantuan Rp 100 miliar. Nah, dana bantuan ini saya usulkan direalisasikan pada 2015 saja, karena akan saya arahkan untuk perbaikan titik-titik banjir di Tangsel. Sewaktu saya tanya ke sejumlah bupati/walikota yang lain, ternyata ada jawaban dari Bupati Tangerang yang mengajukan permohonan bantuan Ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 1,2 triliun. Jadi rupanya, dari teman-teman bupati/walikota yang makan malam dengan Pak Ahok, hanya saya yang paling tertib mintanya sesuai permintaan yaitu Rp 100 miliar. Karena itulah, saya mengirimkan pesan melalui blackberry messenger ke Pak Ahok untuk meminta tambahan dana, dengan alasan untuk membangun Terminal Pondok Cabe, dan Alhamdulillah diberi tambahan sisa anggaran sebesar Rp 64 miliar, atau menjadi total Rp 164 miliar. Ini sudah disetujui oleh Bappeda DKI Jakarta, dan Pak Ahok sendiri sudah membahasnya di DPRD DKI Jakarta. Mudah-mudahan, mohon doanya, agar DPRD DKI Jakarta tidak mempersulit pencairan dana bantuan tersebut.

Selain itu, kita juga memperlebar kondisi fisik jalan raya. Jalan Raya Ciater—yang menghubungkan BSD City dengan Pamulang dan Ciputat—menjadi proyek percontohan ke depan, bahwa jalan-jalan raya di Tangsel harus seperti itu. Jalan Raya Ciater harus menjadi contoh, sehingga Jalan Merpati, dan Jalan Bhayangkara, harus kita lebarkan. Karena, tidak mungkin memecahkan masalah kemacetan tanpa pelebaran jalan raya, dengan jumlah penduduk yang banyak.

Karena itu, untuk mengatasi masalah kemacetan, kami juga akan terus melakukan revitalisasi transportasi. Kami akan meluncurkan Circle Tangsel, atau bus-bus yang akan mengelilingi Kota Tangsel. Awalnya, kita sedang melakukan pengadaan lima bus Circle Tangsel, tapi kemudian kita mendapat bantuan sepuluh bus dari Kementerian Perhubungan, sehingga total akan ada 15 bus Circle Tangsel. Mudah-mudahan ini menjadi satu solusi. Kemarin ada permintaan agar Circle Tangsel ini gratis. Tapi, saya belajar dari kota-kota besar di negara lain, bahwa kalau serba gratis, juga tidak bagus. Harusnya masyarakat membayar untuk menunjukkan partisipasi warga, dan kemudian ada subsidi dari Pemkot. Pastinya kita akan bekerjasama juga dengan pihak swasta untuk pengelolaan Circle Tangsel ini. Saya tidak masalah, kalau pun kemudian ada juga BUMD yang mengajukan diri untuk mengelola, yang penting transparan dengan pelayanan yang harus diutamakan. Tapi memang tidak bisa dirasakan secara langsung, karena pertumbuhan kendaraan pun juga begitu pesat.

Bagaimana dengan rencana pembangunan Polres Tangsel?

Pada saat saya berkunjung, silaturahmi ke tengah-tengah masyarakat, mayoritas menginginkan agar Tangsel ini memiliki Polres sendiri, walaupun sebetulnya, pembangunan Polres ini bukan RPJMD saya sebagai Walikota Tangsel, dan Pak Benyamin Davnie sebagai Wakil Walikota. Kalau saya tidak “membikin” Polres pun, saya juga tidak akan disalahkan, karena bukan Rencana Program Jangka Menengah Daerah saya. Tetapi, karena tingkat kriminalitas yang begitu tinggi, juga laporan dari Polres Kota Tangerang bahwa, hampir mayoritas 70% kriminalitas itu ada di Tangsel, karena wilayah kita yaitu Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu, yang masuk ke wilayah kendali keamanan dengan menginduk ke wilayah Kota Tangerang. Sementara wilayah Pamulang, Ciputat, dan Ciputat Timur, masuk ke kendali keamanan dengan menginduk ke wilayah Jakarta Selatan. Kesulitan manakala ada “sesuatu” terkait masalah keamanan, Pak Kapolres selalu bicara bahwa, pihaknya juga kekurangan anggota atau personil kepolisian. Dari pihak mereka sendiri pun, sebenarnya sudah sangat mendorong agar Tangsel membangun Polres sendiri, karena dianggap sudah pas. Apalagi, saya surprise bahwa ternyata, Tangsel sudah disebut sebagai Kota Metropolitan—bukan lagi Kota Besar— karena begitu banyaknya jumlah penduduk di Tangsel. Sementara Bogor misalnya, masih disebut sebagai Kota Besar, bukan Kota Metropolitan. Karena itu, saya merasa perlu, adanya Polres tersendiri.

Salah satu hal yang Alhamdulillah sudah menjadi terobosan adalah, lokasi pembuatan SIM bagi warga Tangsel. Lokasi pembuatan SIM ini ada di sebelah makam Kramat Tajuh, atau di dekat perempatan Cisauk, Serpong. Jadi tidak usah membuat SIM jauh-jauh ke Tigaraksa, Tangerang. Kenapa saya berani melakukan ini semua, adalah karena pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk lokasi Polres ini, saya sudah bertemu dengan Pak Kapolri, juga Pak Kapolda, dan menyampaikan, bahwa Tangsel ini memiliki lahan untuk dibangun Polres, dengan anggaran dari Bapak. Insya Allah, kami siapkan dengan menggunakan pinjam pakai, atau nanti setelah kami pergunakan, kami akan meminta kepada DPRD Tangsel untuk penyerahan hibah aset tanah. Tapi dari pihak Bapak-Bapak di kepolisian ini selalu menyampaikan bahwa, untuk membangun Polres rasanya sulit kalau menggunakan dana APBN. Karena terus-terang, bangunan Kantor Polda saja belum selesai. Menurut mereka, biasanya, ada beberapa daerah yang membangunkan sendiri Kantor Polres untuk kemudian dihibahkan. Tadinya saya berpikir, siapkan lahan untuk Kantor Polres, lalu mendapat bantuan dana, ternyata tidak dapat sesederhana itu.

Akhirnya, saya berkonsultasi dengan Kantor Kemenkeu, juga Kantor Kemendagri, hibah uang boleh dilakukan dengan aturan ketentuan keuangan yang ada. Sehingga akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajukannya pada RAPBD Perubahan, sekaligus mengusulkan, karena berarti sudah tiga tahun saya menjanjikan ke masyarakat untuk pembangunan Polres, tapi ternyata tidak ada, karena kalau kita bangunkan pakai anggaran kita, ada surat dari Kemendagri bahwa, keamanan bukan bagian dari yang diotonomikan, atau yang diserah-terimakan. Tetapi keinginan masyarakat beda.

Setelah itu saya diskusi, konsultasi, ternyata secara aturan dibolehkan, yaitu akhirnya dalam bentuk bantuan keuangan. Jadi ada surat dari Kemenkeu yang disampaikan kepada kami, saya pun memberanikan diri maju ke DPRD Tangsel, dan melalui debatable yang luar biasa tentang pembangunan Polres ini, dengan anggaran sebesar Rp 30 miliar, sesuai surat permintaan dari Polda Metro Jaya, dan sesuai pula dengan Permendagri No. 32 juncto 39, kita menghibahkan uang, ada aturannya nanti di NPHD sesuai Peraturan Menkeu, dan mudah-mudahan saya sedang minta waktu untuk bicara dengan Kapolda Metro Jaya bahwa uang sudah disetujui oleh DPRD Kota Tangsel, dan mudah-mudahan nanti dengan diiringi kita memberikan hibah bantuan keuangan kepada Polda Metro Jaya, dan nantinya pihak Polda Metro Jaya meminta hibah aset yang juga disetujui oleh DPRD Kota Tangsel, maka insya Allah pada 2015 pembangunan Polres Tangsel bisa dibangun. Jadi, ini sesuai permintaan.

Soal transparansi anggaran APBD?

Untuk soal transparansi ini, terus kita upayakan. Kami belajar dari Ibu Risma, Walikota Surabaya, menggunakan sistem e-Government, dan kami juga terus berupaya untuk melibatkan masyarakat. Musrenbang terus kita evaluasi. Dari sejak saya menjabat walikota, setiap Musrenbang tingkat kecamatan saya selalu hadir, saya evaluasi, bahkan ke depan, saya sudah membuat sistem aplikasi yang akan dilakukan di pembahasan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota, sehingga usulan-usulan ini memang ada dan transparan. Kami sedang membuat sistemnya, sehingga masyarakat bisa melihat mana-mana saja yang sudah dimasukkan ke dalam APBD kami, dan mana-mana saja yang belum dimasukkan. Sistem ini sedang kita buat, dan kita sedang belajar dari Kota Surabaya.

Selain menyampaikan gagasannya, di ujung acara, Airin sempat menyampaikan kegalauan hatinya, terkait musibah keluarga yang tengah menimpa. Semua tentu mahfum, bahwa suami tercintanya, Tubagus Chaeri Wardhana bersama sang kakak kandungnya, yaitu Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten) tengah terbelit kasus hukum. Bersyukur, tidak ada peserta diskusi publik yang “berani” menggugat fakta mengenai belitan masalah hukum ini kepada Airin. Semua seolah memaklumi, keluarga besar Airin memang tengah mengalami masalah hukum, tetapi sang walikota, masih harus diberi kelapangan jalan untuk menuntaskan masa jabatannya hingga 2016 mendatang.

Akhirnya, selamat ulang tahun yang ke-6 Kota Tangerang Selatan. Semoga terwujud mottonya, untuk menjadi kota yang “Cerdas, Modern, Religius”.

Penulis: Gapey Sandy

@Gaper_Fadli

www.kompasiana.com/gapey-sandy