Tata kelola pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Banten, menurut Indonesia Govarnance Index (IGI) termasuk buruk. Dari empat arena yang diukur oleh IGI, pejabat politik menunjukkan kinerja yang buruk.

IGI merupakan penelitian yang dilakukan oleh Kemitraan, sebuah lembaga yang memberi perhatian pada tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini pada mulanya dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesenjangan daerah akibat keberhasilan desentralisasi yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Sejak 2007 sampai 2012, IGI melihat tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi. Tahun 2014 ini IGI dibuat di tingkat kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia.

Peneliti Utama IGI Lenny Hidayat mengatakan, tahun ini menjadi pilot project untuk pengukuran IGI di tingkat kabupaten dan kota. Pengukuran di tingkat kabupaten dan kota ini sangat penting sebab anggaran untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, baik melalui pendidikan, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, lingkungan, dan pemberdayaan perempuan sebagian besar dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota. Dari 33 daerah yang diteliti, rata-rata 85 persen anggarannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pemerintah pusat, hanya sebagian kecil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dengan kondisi pemerintah daerah yang sudah susah payah, bagaimana pemerintah provinsi bisa menolong,” kata Lenny kepada wartawan dalam peluncuran IGI 2014 di Hotel Indonesia Kempinski di Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Penelitian mengukur empat arena, yaitu pejabat politik, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Pengukurannya dengan menggunakan 126 indikator yang bisa dikelompokkan menjadi partisipasi, transparansi, keadilan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.Kota Tangsel berada di papan bawah bersama-sama dengan Kabupaten Indramayu (Jawa barat), Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan), dan Kabupaten Kolaka (Sulawesi Tenggara). Sementara Kota Yogya (D.I. Yogyakarta) menempati posisi tertinggi dengan IGI 6,85. Sedangkan tata kelola paling buruk ditempati oleh Kabupaten Seluma (Bengkulu) yang tidak bisa diukur indeksnya karena semua dokumennya tidak bisa diakses. (kb/kt)