Jelang PON XX 2021, Pemerintah Prioritaskan Vaksinasi di Daerah Penyelenggara

Pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan program vaksinasi nasional untuk segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi COVID-19. Secara khusus pemerintah mempercepat vaksinasi di lima kabupaten/kota yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 di Papua pada 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021 mendatang.

“Bapak Presiden meminta akselerasi vaksinasi menjadi fokus utama dan juga diberikan prioritas kepada lima kabupaten/kota di tempat akan diselenggarakannya PON (Pekan Olahraga Nasional).” ujar Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan PPKM Terkini, Senin (06/09/2021) malam.

Kelima kabupaten/kota tersebut di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Keerom.

“Kalau kita lihat Kota Jayapura vaksinasi dosis pertamanya sudah 51 persen, Kabupaten Jayapura 48,39 persen, Mimika 50,60 [persen], Merauke 55,58 persen, dan Keerom di 33,73 persen,” kata Airlangga.

Selain lima daerah tersebut, Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk mengintensifkan vaksinasi di sejumlah provinsi dengan cakupan vaksinasi yang masih rendah dari rata-rata nasional.

“Bapak Presiden memberi perhatian kepada Aceh, Sumatra Barat, Lampung, Kalsel, Kalbar, Sulteng, NTB, Maluku Utara, dan tentunya Papua yang angkanya masih lebih rendah daripada angka vaksinasi rata-rata nasional,” ungkap Menko Perekonomian.

Pada kesempatan itu Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan uji coba penggunaan PeduliLindungi di kabupaten/kota yang telah mencapai 50 persen vaksinasi dosis pertama, yaitu Kota Banda Aceh (58,47 persen), Kota Jambi (65 persen), Kota Kupang (61 persen), Palangkaraya (58 persen), dan Batam (83 persen).

“PeduliLindungi ini digunakan untuk venue check-in di beberapa kegiatan, entah itu di mal, di kegiatan-kegiatan yang membutuhkan atau pun masuk dalam kegiatan yang terkait dengan fasilitas-fasilitas umum,” ujarnya. (sk/rls/fid)