Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto mengatakan, terintegrasinya seluruh negara di wilayah Asia Tenggara menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau disebut juga Masyarakat ASEAN sejak Februari 2016 lalu, menyimpan tantangan yang harus segera dihadapi. Salah satunya adalah arus manusia yang masuk dan keluar di seluruh negara kawasan. Untuk itu, seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia, mesti bersiap dan berbenah diri. Menurut Ari, tak ada yang mampu menghalangi perubahan zaman karenanya mesti direspons tanpa kegaduhan.

“Tantangan seluruh anggota Polri, termasuk para peserta yang setelah lulus nantinya menjadi pemimpin di wilayah, adalah perubahan zaman. Arus manusia yang masuk dan keluar dari serta ke Indonesia, berpotensi dengan menyusupnya para pelaku kejahatan lintas negara. Respon terbaik tentu saja tanpa kegaduhan. Indonesia membutuhkan Polri dengan cara merespon yang sensitif dan kreatif atas seluruh bentuk perubahan, termasuk bergantinya zaman. Nama besar nusantara ini juga ada di pundak kita semua,” papar Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto dalam seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimpti) Polri Dikneg ke-25 TA 2016 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), di Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Berdasarkan data, ada 4 hal yang menjadi fokus saat terintegrasinya kawasan ASEAN. Mulai dari ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional; ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi; ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata; dan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global.

Konsep yang telah menjadi ketetapan itu, masih menurut Ari, tentu saja serupa dengan sisi dari koin.

“Satu sisi, tentu saja dampak positif akan terasa langsung oleh Indonesia. Khususnya terkait dengan peningkatan perekonomian. Tapi di sisi lain, menyimpan juga persoalan terkait dengan manusia yang mengadu nasib untuk memperbaiki ekonomi mereka. Untuk itu, saat menghadapi para penyusup nakal yang masuk bersama arus manusia, diskresi pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran bisa menjadi pilihan oleh seluruh anggota Polri,” ungkap Ari.

Selain itu semua, kata Ari, optimalisasi kerjasama dengan mengedepankan operasi bersama dengan instansi lain juga menjadi pilihan. Tidak hanya itu, melakukan analisa informasi dan data terkait arus masuk dan keluar manusia menjadi keharusan. Terakhir, pungkas Ari adalah integrasi peran masyarakat lokal dalam rangka melakukan pengawasan terhadap arus orang atau tenaga kerja asing. (mobp/fid)