Kementerian UMKM Perkuat Kapasitas UMKM Aceh Terdampak Bencana di Takengon

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana di Aceh melalui pendampingan terintegrasi yang mencakup peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, serta akses pembiayaan.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha Terdampak Bencana Regional 1 Aceh Tahun 2026 yang digelar di Takengon, Aceh Tengah, Rabu (16/9).

Kegiatan tersebut difokuskan pada tiga aspek utama yang dibutuhkan pengusaha UMKM dalam memulihkan usahanya, yakni penguatan akses pasar, peningkatan kapasitas produksi, dan pendampingan akses pembiayaan.

Plt. Asisten Deputi Pendampingan Inovasi dan Keberlanjutan Usaha Kementerian UMKM Asep Abdullah mengatakan pendampingan menjadi bagian penting dalam membantu pengusaha UMKM terdampak bencana kembali menjalankan sekaligus mengembangkan usahanya.

“Pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi wirausaha terdampak bencana merupakan bagian dari upaya meningkatkan kembali produktivitas usaha,” ujar Asep.

Menurut Asep, pemulihan usaha tidak cukup hanya dengan membantu pengusaha UMKM kembali berproduksi. Pendampingan juga perlu diarahkan untuk membangun fondasi usaha yang lebih kuat sehingga mereka memiliki kemampuan untuk tumbuh secara berkelanjutan.

“Program ini sekaligus mempersiapkan UMKM agar dapat bertumbuh dan menjalankan usahanya secara berkelanjutan,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, para pengusaha UMKM memperoleh pendampingan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran produk, serta memperkuat akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

Untuk memperluas akses pasar, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan PaDi UMKM dan berbagai mitra lainnya. Sementara itu, penguatan akses pembiayaan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta lembaga keuangan mitra.

Para peserta juga memperoleh pendampingan dari lembaga inkubator dan dinas terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan pengembangan masing-masing usaha.

“Penguatan kapasitas tidak hanya dilakukan melalui pelatihan, tetapi juga melalui pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan usaha,” kata Asep.

Selain pendampingan secara langsung, seluruh peserta diarahkan untuk melakukan onboarding pada aplikasi SAPA UMKM. Integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pendampingan yang lebih terukur sekaligus memastikan perkembangan usaha peserta dapat dipantau secara berkelanjutan.

Asep mengatakan pemanfaatan SAPA UMKM memungkinkan perkembangan usaha peserta dipantau dan dievaluasi secara berkala sehingga kebutuhan pendampingan berikutnya dapat diidentifikasi dengan lebih baik.

“Melalui SAPA UMKM, perkembangan usaha dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” ujarnya.

Dukungan terhadap pemulihan pengusaha UMKM terdampak bencana juga disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Alam Syuhada. Ia mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam membangun ketangguhan UMKM di Aceh.

“Kita perlu terus bersinergi agar UMKM Aceh semakin tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” ujar Alam.

Program tersebut mendapat respons positif dari peserta. Irsyad, pemilik usaha makanan dan minuman asal Takengon, berharap pengetahuan dan pendampingan yang diperolehnya dapat membantu meningkatkan kemampuan produksi sekaligus mengembangkan usahanya.

“Saya berharap ilmu yang didapat dari kegiatan ini bisa membantu usaha saya semakin berkembang, terutama dalam peningkatan kapasitas,” ujar Irsyad.

Harapan serupa disampaikan Akis Suryani, pemilik usaha minuman jahe. Menurut dia, perluasan akses pasar menjadi salah satu kebutuhan penting agar produk yang dihasilkan dapat menjangkau lebih banyak konsumen.

“Saya berharap melalui pendampingan akses pasar ini, produk saya bisa menjangkau target pasar yang lebih luas,” kata Akis.

Kementerian UMKM akan terus memantau perkembangan usaha para peserta sekaligus memastikan pendampingan berlangsung secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan membuat proses pemulihan tidak berhenti setelah kegiatan peningkatan kapasitas selesai, tetapi berlanjut hingga pengusaha UMKM mampu kembali menjalankan usaha secara produktif.

Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, lembaga pendamping, dan pengusaha UMKM, program tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan usaha sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Aceh pascabencana.

“Harapannya, UMKM yang terdampak dapat kembali produktif, tumbuh, dan menjadi semakin tangguh dalam menghadapi tantangan ke depan,” kata Asep. (*)